Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang merusak lingkungan untuk generasi mendatang dan para cucu kita semua,
Dalam rangkaian World Economic Forum 2020 di Davos, Swiss, Luhut memperkenalkan program Inisiatif Nomer Merah Putih yang diinisiasi Prof Saputro kepada para peserta WEF 2020.
Inisiatif Nomor Merah Putih adalah suatu program atau cara yang lebih baik untuk mendukung petani kelapa sawit mandiri skala kecil, yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
“Ini saya pikir sangat penting bagi kami, kami memiliki 14 juta hektar lahan sawit, 41 persen dimiliki oleh petani sawit skala kecil, ini juga bagian dari SDG's. Sebagian besar kelapa sawit ini berada di daerah pedesaan, di Kalimantan, Sulawesi dan beberapa lainnya di Papua. Pemerintah akan selalu melindungi para petani sawit terutama yang skala kecil,” ujar Menko Luhut, Kamis (23/20/2020) waktu setempat, dikutip dari keterangan tertulis.
Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang sangat populer. Selain itu, lanjut Menko Luhut, industri kelapa sawit dapat membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan.
“Dari 41 persen yang dimiliki oleh petani kecil, saya kira itu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dan itu karena kelapa sawit. Ketika minyak sawit turun dua tahun lalu, itu juga membawa masalah pada petani kelapa sawit skala kecil,” tambah Luhut.
Karena itu melalui Inisiatif Nomor Merah Putih ini pula, Menko Luhut menyatakan akan terus menerapkan diplomasi perdagangan yang “agresif”, tetapi tetap mengedepankan dialog dan yang tidak kalah penting adalah prinsip suistainability atau berkesinambungan dalam sektor kelapa sawit.
Luhut menegaskan, perkebunan kelapa sawit harus tetap memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan petumbuhan yang berkelanjutan.
Dia menuturkan beragam upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia, di antaranya dengan jalan moratorium dan penanaman kembali dan menumbuhkan plasma-plasma hingga mencapai 5-6 ton per hektar.
“Salah satu hal penting, setiap kebijakan yang kami keluarkan tidak akan mengorbankan lingkungan, pemerintah Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang merusak lingkungan untuk generasi mendatang dan para cucu-cucu kita semua,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Luhut juga menjelaskan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, antara lain dengan perubahan dari berbasis komoditas menjadi berbasis nilai tambah atau value added.
“Sejak lima atau enam tahun yang lalu, kami mengubah ekonomi kami dari komoditas menjadi berbasis nilai tambah dan membuat Indonesia berbeda dan sekarang sedang melakukan apa yang disebut omnibus law, untuk menyelaraskan peraturan, kami memiliki 79 hukum untuk diharmonisasikan. Kami akan memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena itu saya pikir Indonesia sangat kompetitif dan terbuka kepada para Investor,” papar Luhut.
