Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran lebih dari Rp100 triliun untuk pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur.
Dengan demiian, total kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp450 triliun, selebihnya akan dilakukan melalui skema pembiayaan lain termasuku dengan melibatkan kalangan swasta.
Dalam rapat terbatas persiapan rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh regulasi dan legislasi yang mendukung pembangunan ibu kota agar disiapkan.
“Saya dengar Pak Menteri Bappenas sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR agar bisa diselesaikan,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari keterangan resmi di Sekretariat Kabinet, Kamis (16/1/2020).
Adapun terkait dengan anggaran, Presiden menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kemudian untuk kluster pemerintahan yang berkaitan dengan istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah. Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses PPP ataupun dikerjakan oleh investasi,” katanya.
Baca Juga
Dengan demikian, Presiden berharap anggaran pemerintah tidak akan lebih dari Rp100 triliun untuk pembangunan ibu kota negara itu.
Presiden juga menyampaikan yang berkaitan dengan lahan. “Kita tahu yang disiapkan sekarang 256.000 hektare dan plus untuk riset ada 410.000 hektare, totalnya. Yang akan kita gunakan adalah 56 hektare, itu di inti dan yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000 hektare,” tutur Presiden
Terkait dengan lahan itu, Presiden meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat segera merampungkan syarat administrasinya sehingga desain dapat segera diselesaikan.
