Bisnis.com, JAKARTA – Guna mendorong perekonomian daerah terutama yang berbasis komoditas perlu jaminan efektivitas proses hilirisasi agar punya ketahanan terhadap dinamika perdagangan dan kondisi global.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan untuk kawasan di luar Pulau Jawa, misalnya Sumatra dan Kalimantan sangat dipengaruhi dengan naik dan turunnya harga komoditas. Alhasil, perekonomian daerah mudah terdampak ketika harga komoditas seperti; batu bara dan minyak sawit yang anjlok.
“Namun ada hal positif yang bisa dilihat, bahwa saat ini proses hilirisasi tengah berlangsung seperti di Sumatra, ketergantungan pada pertanian kelapa sawit cukup besar dan ada hilirisasi untuk produk turunan contohnya B30,” kata Perry saat ditemui Redaksi Bisnis Indonesia beberapa waktu yang lalu.
Contoh lain di Kalimantan sangat tergantung dengan komoditas ekspor batu bara, seiring dengan harga batu bara yang anjlok kini mulai ikut beralih ke kelapa sawit sehingga kelapa sawit menjadi sumber pertumbuhan baru di Kalimantan. Beberapa contoh lain adalah hilirisasi nikel di sejumlah kawasan Indonesia bagian Timur.
Dia menjelaskan, strategi hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bentuk diversifikasi dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru sehingga dalam jangka setahun ke depan, Perry masih yakin bahwa ketahanan ekonomi di luar Jawa cukup kuat.
“Dulu di Kalimantan begitu harga batu bara turun, maka terjadi resesi di Kaltim, sekarang mulai naik meski pertumbuhannya lebih rendah."
Selain hilirisasi, Perry menambahkan faktor lain penunjang perekonomian daerah adalah pembangunan infrastruktur. Dia menjelaskan komitmen pemerintah saat ini masih menggencarkan pembangunan infrastruktur bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di daerah. Beberapa contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur mendorong ekonomi adalah pembangunan Trans Sumatra, plus Trans Kalimantan yakni Tol Balikpapan-Samarinda.
Faktor penunjang lain mendorong ekonomi daerah adalah optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor pariwisata. Perry menilai, pembentukan 5 Bali Baru akan mendorong ketertarikan wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan demikian, pariwisata akan menjadi stimulus untuk kelahiran bisnis-bisnis lain guna menggenapi kebutuhan wisatawan. Misalnya, bisnis oleh-oleh alias UMKM, dan bisnis properti atau perhotelan.
Oleh sebab itu, Perry menilai wacana menerbitkan omnibus law guna memudahkan sejumlah visi pembangunan akan menjadi strategi menumbuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Sementara itu, Peneliti Perdagangan, Investasi dan Industri Indef Andry Satrio Nugroho menyatakan untuk menjamin sejumlah visi dan misi pembangunan, pemerintah mencanangkan omnibus law yang akan membuat tata kebijakan sentralistik. Imbasnya, sejumlah kewenangan di daerah mungkin akan tercabut.
Dia juga menilai, kehadiran omnibus law bisa membuat mekanisme ekspor-impor lebih longgar. Dia pun mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan agar mekanisme ekspor-impor yang longgar tak lantas membuat kerugian terutama memberi berimbas pada daerah yang masih berorientasi ekspor komoditas.
“Terlihat dari total nilai perdagangan kita terhadap China berkontribusi sebesar 19,7% dengan 44% ekspor kita berada pada produk pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, impor produk elektronik dan permesinan dari China berkontribusi 50% dari total impor,” tutur Andry.
Oleh sebab itu, Andry menilai pentingnya melakukan diversifikasi perdagangan agar Indonesia tidak terlalu tergantung dengan produk China. Dia pun menegaskan agar kehadiran omnibus law bagi mekanisme investasi dan perdagangan harus mengakomodasi kepentingan konsumen Indonesia saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
