Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan lebih 430.000 hektare (ha) lahan terehabilitasi setiap tahun.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan Presiden Joko Widodo pada 6 dan 8 Januari lalu sudah menginstruksikan agar luas hutan dan lahan yang direhabilitasi bertambah.
Adapun pada 2019 melalui program prioritas nasional, pemerintah mengalokasikan untuk merehabilitasi 207.000 ha hutan dan lahan. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 23.000-25.000 ha.
Upaya untuk merehabilitasi hutan dan lahan semakin menguat ketika berbagai fenomena seperti banjir dan tanah longsor terjadi pada awal tahun ini. Tak terkecuali, mengintensifkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang sudah mulai dilakukan.
"Kalau kita bisa menghimpun semua kekuatan ini, sebetulnya bisa lebih dari 430.000 ha yang bisa ditanami setiap tahun," kata Siti di sela-sela rapat kerja teknis rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Kendati demikian, dia menyebut rehabilitasi 430.000 ha hutan dan lahan ternyata belum bisa membantu menekan emisi untuk menjaga suhu agar tidak naik di atas 1,5 derajat celcius. Untuk menurunkan untuk mencapai target tersebut, menurutnya, dibutuhkan penanaman hingga 800.000 ha.
Sejauh ini sinergi yang terjalin antara unit pelaksana teknis (UPT) cukup baik dalam hal merehabilitasi hutan dan lahan. Sejumlah instansi seperti TNI-Polri, relawan dan masyarakat pun kerap kali melakukan penanaman secara mandiri. Mereka terkadang hanya membutuhkan bibit.
Pada 2019, bibit yang disiapkan dan didistribusikan oleh KLHK tercatat 101 juta batang untuk sekitar 207.000 ha hutan dan lahan.
