Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

HNSI Minta Pemerintah Buat Konsep Sebelum Kirim Nelayan ke Natuna

Pemerintah berencana mengirim nelayan Pantura ke Natuna untuk meningkatkan kegiatan perikanan di wilayah tersebut. Hal ini sekaligus untuk menjaga eksistensi Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 12 Januari 2020  |  18:31 WIB
Nelayan melakukan aktivitasnya - Bisnis/Himawan L. Nugraha
Nelayan melakukan aktivitasnya - Bisnis/Himawan L. Nugraha
Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berharap pemerintah memiliki konsep matang sebelum mengirim nelayan Pantura ke Natuna untuk mengisi kekosongan di perairan yang sering didatangi pencuri ikan asing itu.
 
Sekretaris Jenderal HNSI Anton Leonard menilai perlu dibuat kesepakatan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jawa Tengah dalam hal pemindahan nelayan itu. Bila perlu nelayan Pantura bertransmigrasi ke Natuna bukan sekedar berangkat-pulang mencari ikan di sana.
 
Untuk Pemerintah Provinsi Kepri atau Pemerintah Kabupaten Natuna, kata Anton wajib menyediakan lahan sebagai tempat tinggal transmigran itu. Sementara nelayan yang akan bertransmigrasi dipilih oleh Pemprov Jateng. 
 
"Yang utama konsepnya dulu. Supaya permanen transmigrasi saja. Dipilih mungkin 500 KK, lahannya berapa, disiapkan," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (12/1/2020).
 
Sementara pemerintah pusat katanya harus memberikan pelatihan, gambaran situasi, hingga bantuan kapal untuk mereka. "Nelayan dilatih untuk tangkap ikan di ZEE. Kapal disediakan untuk ZEE bukan kapal kecil. Kapal yang siapkan KKP ukuran di atas 150 GT," tegasnya. 
 
Begitu pula dengan alat tangkap. Harus disesuaikan dengan kondisi perairannya. Misalnya menggunakan pukat hela yang menurut Anton sejatinya tidak merusak lingkungan apabila dipakai di wilayah ZEEI, bukan di bawah 12 mil.
 
Bahan baku juga harus disediakan melalui bantuan pemerintah sebagai permulaan dan yang paling penting, sosialisasi dengan masyarakat setempat agar tidak terjadi gesekan.
Sebagai jangka panjang, pemerintah perlu memikirkan akan dibawa kemana ikan-ikan hasil tangkapan dari laut Natuna. Apakah akan diproses langsung di sana kemudian diekspor, apakah dibawa ke pulau Jawa, atau mungkin dikembangkan di Kalimantan. Semua harus berdasarkan kajian matang dan tentunya anggaran yang besar. 
 
"Yang utama konsepnya dulu. Jangan dibikin proyek biasa, ini proyek khusus, jangan sesaat," tukas Anton.
 
Lagi pula konsep matang diperlukan nantinya sebagai contoh menangani kejadian serupa di wilayah lain seperti Miangas dan Biak yang juga berbatasan dengan laut lepas.
 
Pemerintah berencana memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan menuju laut Natuna. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut saat ini sudah ada 120 nelayan dari Pantai Utara Jawa (Pantura) yang mau mencari ikan di wilayah tersebut. 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

natuna HNSI
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top