Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta semua pihak tidak terprovokasi dengan situasi yang saat ini terjadi di Natuna.
Adapun hingga Minggu (5/1/2020), beberapa kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau.
Saat ini, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan dan menjaga kedaulatan di wilayah tersebut. Sejumlah tim pun diturunkan.
Namun seperti apa lebih jelasnya dia enggan menceritakan secara detail. Yang jelas, katanya, KKP akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan undang-undang.
"Ini kan hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara, yang penting kita cool, enggak usah terlalu terpancing, yang penting kita semua kompak," katanya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (6/1/2020).
Soal kabar adanya 1.000 lebih kapal terpantau sistem monitoring skylight yang merupakan pemantauan dengan teknologi penginderaan jarak jauh, SAR, dan optikal, masuk ke wilayah Natuna pada April 2019 dan ratusan kapal setelahnya, Edhy menyebut perlu dipastikan dulu dari jenis kapalnya.
Dia menuturkan bisa saja 1.000 lebih kapal itu termasuk kapal dagang dan transportasi yang melintas, mengingat di wilayah Natuna merupakan jalur padat selain kapal nelayan.
"Kalau ribuan kapal itu kan memang daerah padat, tempat lalu lalang. Sekarang, permasalahannya itu jenis kapal apa saja. Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi, kita harus cool sikapi ini, yang jelas kedaulatan di atas segalanya," tegas dia.
Edhy menambahkan sejak ada sikap resmi dari Indonesia, KKP di penghujung tahun lalu telah menangkap tiga kapal asing asal Vietnam di wilayah Natuna yang sudah digiring ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.
