Bisnis.com, JAKARTA – Masih kurang meratanya akses dan literasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia berpotensi menghambat upaya Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Hal tersebut diungkapkan oleh Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan saat dihubungi pada Senin (30/12/2019).
Menurut Fajar, dengan semakin majunya infrastruktur TIK di Indonesia, seharusnya pemenuhan SDGs di Indonesia akan semakin cepat. Mulai meratanya akses terhadap teknologi di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan kehadiran proyek Palapa Ring, seharusnya berdampak secara positif dengan pencapaian SDG di Indonesia.
Kendati demikian, dia menuturkan pemerintah masih perlu membenahi ketimpangan akses digital dan literasi digital di Indonesia. Pasalnya, hal ini dinilai masih menjadi faktor utama penghambat akselerasi penguasaan teknologi yang optimal.
Ia mengatakan, Proyek Palapa Ring paket Indonesia Timur dan program-program pembangunan infrastruktur TIK lainnya yang sedang berjalan perlu dioptimalkan keberadaan dan fungsinya. Selain itu, pemahaman dan pengetahuan terkait dengan penggunaan serta pemanfaatan TIK di Indonesia perlu dijadikan prioritas pemerintah.
“[Pemahaman TIK] harus diterapkan pada penduduk Indonesia sejak usia dini. Keahlian SDM Indonesia terkait pemanfaatan teknologi digital di Indonesia juga perlu menjadi prioritas, khususnya bagi penduduk usia produktif,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga wajib meningkatkan aspek keamanan dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini karena seiring dengan kemajuan teknologi, kejahatan siber juga akan menjadi semakin masif. Untuk itu, skema perlindungan konsumen dan data konsumen perlu dirancang dengan baik.
“Kebijakan perlindungan konsumen harus dirancang secara efektif dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang dinamis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fajar juga berharap meningkatnya kapabilitas Indonesia di bidang ini juga akan mempermudah pemerintah mengakses data untuk merancang sebuah kebijakan ekonomi. Dengan adanya perbaikan infrastruktur TIK di Indonesia, program pemerintah seperti Basis Data Terpadu, akan terealisasi dengan baik.
“Selama ini, pendataan kerap menjadi kambing hitam, contohnya kisruh antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait data pangan. Kemajuan ini perlu dijadikan momentum pembenahan pendataan demi tercapainya tujuan program pemerintah, utamanya yang terkait dengan SDGs,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada White Book (buku putih)Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Desember 2019 menyatakan, perkembangan teknologi digital yang pesat amat berkaitan terhadap upaya pemenuhan SDGs di sebuah negara. Penguasaan teknologi digital berpengaruh sebesar 89% pada kinerja sebuah negara dalam memenuhi target SDGs.
