Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian BUMN Rencana Bikin Holding Baru, AP II Beberkan Konsepnya

PT Angkasa Pura II (Persero) menyebut Kementerian BUMN sedang membahas pembentukan holding penerbangan yang terintegrasi dengan ekosistem pariwisata.
Kepala KSP Moeldoko memberikan Penghargaan Manajemen Informasi Arus Mudik 2019 kepada President Director AP II Muhammad Awaluddin di Bina Graha, kawasan Sekretariat Negara./Dok. Angkasa Pura II
Kepala KSP Moeldoko memberikan Penghargaan Manajemen Informasi Arus Mudik 2019 kepada President Director AP II Muhammad Awaluddin di Bina Graha, kawasan Sekretariat Negara./Dok. Angkasa Pura II

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) menyebut Kementerian BUMN sedang membahas pembentukan holding penerbangan yang terintegrasi dengan ekosistem pariwisata.

Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan awal mulanya Kementerian BUMN ingin membentuk holding penerbangan. Kemudian ide tersebut berkembang dengan mengintegrasikan dengan ekosistem pariwisata. 

"Ada konsep holding baru yang sedang digagas oleh [Kementerian] BUMN. Saat ini tim yang terbentuk masih melakukan studi tentang roadmap," kata Awaluddin, Minggu (22/12/2019).

Dia menambahkan tim tersebut akan melakukan pembahasan mulai pekan depan. Adapun, struktur holding maupun konsep belum ditentukan.

Konsep holding terintegrasi tersebut, lanjutnya, membuat rencana komprehensif dan strategis bakal mudah dicanangkan. Hal tersebut juga bisa mendukung langkah pemerintah mempromosikan lima destinasi super prioritas.

Pihaknya menuturkan holding yang sedang dibahas bakal terdiri dari unsur aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Ketiganya diisi oleh BUMN yang terkait.

Misalnya, untuk klaster aksesibilitas terdiri atas AP II, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Adapun, klaster amenitas mencakup perhotelan seperti PT Hotel Indonesia Natour (Persero). Sementara, klaster atraksi meliputi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) maupun PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero).

"Ini yang disebut ekosistem. Setelah ini kita bisa bicara target yang lebih komprehensif mulai dari rencana pembangunan, investasi, hingga penataan kawasan," ujarnya.

Awaluddin menyebut Kementerian BUMN sudah menetapkan tenggat waktu pembahasan. Pada akhir 2020, semua konsep maupun gagasan holding ini sudah mulai dieksekusi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper