Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan bakal mengintensifkan implementasi teknologi guna meminimalkan tatap muka, sehingga risiko pungutan liar (pungli) bisa ditekan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub Ahmad mengatakan akan terus meningkatkan integritas petugas dan juga meningkatkan pengawasan ketat agar praktek pungli di pelabuhan tidak terjadi.
"Pemanfaatan IT menjadi suatu keharusan, seperti halnya Inaportnet yang meminimalisir tatap muka antara petugas dan pengguna jasa dan dalam hal pelayanan penumpang kapal, pembelian tiket dilakukan secara online sehingga tidak ada kesempatan untuk para oknum melakukan pungli," kata Ahmad kepada Bisnis.com, Selasa (17/12/2019).
Dia menambahkan sterilisasi pelabuhan khususnya pemisahan antara area publik dengan pengelolaan terminal, operator pelabuhan dan operator kapal juga harus dilakukan serta terus menerus melakukan edukasi kepada masyarakat terutama para pengguna jasa.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan meminta Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok untuk segera memberhentikan pihak yang terkait dengan praktik pungli.
"Saya tugaskan Pak Hermanta, cari orangnya pecat orangnya. Saya sudah ngomong, cari orangnya, pecat," kata Budi.
Berdasarkan hasil penelusuran Bisnis.com, tradisi pungutan liar masih dialami para supir truk logistik di pelabuhan Priok saat ini. Tradisi koruptif ini nyaris tidak berubah dengan kondisi kala Bisnis menurunkan laporan serupa pada edisi 19 Februari 2013.
Jumlah perkiraan rata-rata uang hasil pengumpulan uang kopi alias salam tempel dari sopir kepada oknum terhitung hanya di pelabuhan bongkar muat JICT diperkirakan bisa mencapai Rp12.000 x 2.098.000 TEUs = Rp25,17 miliar per tahun.
