Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun penerimaan pajak masih cukup jauh dari target, pemerintah optimistis defisit akan tetap terjaga hingga akhir tahun.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, pada pekan lalu.
Menurut Sri Mulyani, meski kekurangan penerimaan pajak masih cukup tinggi, ia meyakini defisit APBN 2019 akan tetap terjaga pada level sekitar 2,2%. Hal tersebut karena pihaknya akan melakukan optimalisasi seluruh sumber pemasukan.
"Kami optimistis akan tetap terjaga pada level 2,2%" ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu faktor pendukung terjaganya defisit adalah pergerakan angka belanja yang mengalami peningkatan. Hal tersebut dinilai akan berdampak positif bagi ekonomi negara. Pihaknya pun akan melakukan verifikasi secara intensif terhadap kegiatan belanja pada seluruh instansi pada sisa 2019.
"Karena kemarin pelemahan cukup terbantu dengan peningkatan dari pencairan belanja. Kita berharap momentum ekonomi akan tetap positif," ujarnya.
Selain mengonfirmasi seluruh belanja yang tersisa, pihaknya juga akan memacu seluruh sumber pemasukan termasuk, bea dan cukai, dividen, PNB dan lainnya pada sisa 2 minggu tahun 2019.
Angka defisit sebelumnya telah direvisi dari 1,84% dalam APBN 2019 menjadi 1,93% pada outlook APBN 2019. Proyeksi tersebut kemudian kembali diperlebar menjadi sekitar 2% hingga 2,2% akibat penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan perkiraan.
Hingga akhir November 2019, penerimaan pajak berada pada angka Rp1.136 triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak baru 72% dari target Rp1.577 triliun di APBN 2019 atau kurang sekitar Rp 441 triliun.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengungkapkan defisit anggaran pada 2019 akan tetap pada kisaran 2,2%.
Berdasarkan perhitungan Bisnis.com, defisit anggaran sebesar 2% hingga 2,2% dari PDB berjumlah di antara Rp322 triliun hingga Rp354 triliun.
APBN 2019 memang sejak awal dirancang dengan defisit pada posisi 1,84% dari PDB agar pemerintah memiliki ruang yang cukup luas untuk memperlebar defisit. Sesuai dengan UU Keuangan Negara, defisit anggaran setiap tahunnya dibatasi hanya 3% dari PDB.
