Bisnis.com, JAKARTA - Beban pengelolaan fiskal tahun 2019 kian berat setelah penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2019 masih pada kisaran 72% dari target APBN 2019.
Kementerian Keuangan diminta untuk memitigasi risiko atas risiko shortfall penerimaan pajak, yang dalam informasi yang diterima Bisnis.com pada 10 Oktober 2019 masih pada kisaran 74% atau Rp1.167,4 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa angka yang dipaparkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR itu angka yang masih dinamis. Pasalnya, angka yang sebenarnya akan tampak pada tanggal 31 Desember 2019.
"Ditjen Pajak berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 2019," kata Suryo di DPR, Rabu (11/12/2019).
Adapun dengan postur penerimaan pajak yang sampai akhir November pada kisaran 72% dari target senilai Rp1.577,5 triliun, jumlah setoran pajak yang harus dipenuhi selama sebulan ke depan sebesar Rp441,7 triliun.
Namun, jika menilik kinerja penerimaan pajak selama 2 tahun belakangan, di mana realisasi penerimaan pajak selama sebulan sebelum tutup tahun berada pada kisaran 15,7% - 16,1%, angka Rp441,7 triliun mustahil untuk dicapai.
Artinya jika menggunakan asumsi tersebut, penerimaan pajak tahun 2019 hanya akan berada pada kisaran 87,7% - 88,3%. Dengan demikian shortfall penerimaan pajak pada 2019 kemungkinan berada pada kisaran Rp184,6 triliun - Rp194,1 triliun.
Pemerintah belum lama ini mengakui bahwa shortfall penerimaan pajak tahun 2019 dipastikan membengkak dari outlook APBN 2019 yang ditargetkan senilai Rp1.437,1 triliun.
Lesunya setoran pajak berkorealasi langsung dengan kinerja perekonomian, di mana sektor-sektor yang memiliki kontribusi ke produk domestik bruto paling tinggi mengalami pelambatan.
