Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi Pajak

Saat ini, sanksi yang dikenakan atas wajib pajak (WP) atas kekurangan bayar akibat pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa adalah sebesar 2% per bulan dan secara akumulatif bisa menjadi 48% dalam waktu 24 bulan.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 09 Desember 2019  |  15:45 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan pemaparan dalam acara BNI-Bisnis Indonesia Business Challenges 2020 di Jakarta, Senin (9/12/2019). Acara ini merupakan transformasi dari Economic Outlook dan Economic Challenges yang digelar setiap akhir tahun oleh Harian Bisnis Indonesia, bertujuan untuk melihat arah bisnis dan politik di tahun berikutnya. Event besar ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah dan para pemimpin perusahaan. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan pemaparan dalam acara BNI-Bisnis Indonesia Business Challenges 2020 di Jakarta, Senin (9/12/2019). Acara ini merupakan transformasi dari Economic Outlook dan Economic Challenges yang digelar setiap akhir tahun oleh Harian Bisnis Indonesia, bertujuan untuk melihat arah bisnis dan politik di tahun berikutnya. Event besar ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah dan para pemimpin perusahaan. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan mekanisme sanksi administratif perpajakan menjadi salah satu fokus Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas bersama DPR RI mulai tahun depan.

Saat ini, sanksi yang dikenakan atas wajib pajak (WP) atas kekurangan bayar akibat pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa adalah sebesar 2% per bulan dan secara akumulatif bisa menjadi 48% dalam waktu 24 bulan.

"Kami perkirakan angka tinggi seperti itu membuat orang tidak mau masuk ke dalam pajak," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam BNI-Bisnis Indonesia Business Challenges 2020, Senin (9/12/2019).

Suahasil menerangkan sanksi perpajakan ke depannya akan sejalan dengan opportunity cost dari tidak membayar pajak.

"Kita anggap uang yang belum dibayarkan kepada pemerintah ditanamkan di dalam suatu investasi misalnya obligasi fix income, bunganya itu yang kita ambil kalau memang harus bayar pajak," ujar Suahasil.

Hal ini menurutnya lebih baik ketimbang mengenakan denda administrasi pajak sebesar 2% per bulan sebagaimana yang berlaku saat ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

omnibus law
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top