Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera memperbaiki manajemen tata kelola beras diperbaiki, terutama yang terkait dengan ketersediaan data.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan dalam rapat terbatas Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah di Kantor Presiden, Rabu (4/12/2019).
"Saya juga minta dibenahi manajamemen pengelolaan cadangan beras penerintah, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan," katanya.
Dia pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memikirkan solusi untuk mengurangi penumpukan beras karena memacu biaya perawatan beras di gudang.
"Saya minta regulasinya dan segera diselesaikan dan dibereskan, dibuat pola-pola baru dan terobosan baru," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta adanya data terpadu untuk menyesuaikan antara ketersediaan beras dengan kebutuhan masyarakat.
"Sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat setiap mengambil keputusan dan langkah-langkah perbaikan yang akan kita lakukan," tambahnya.
Seperti diketahui, Bulog meminta penggantian anggaran untuk mengolah atau memusnahkan 20.000 ton beras yang sudah mengendap di gudang Bulog selama lebih dari setahun.
Proyeksi anggaran pengganti ini diambil dari rata-rata harga pembelian beras Bulog di kisaran Rp8.000 per kilogram.
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20.000 ton yang mengalami penurunan mutu tidak akan dimusnahkan seluruhnya.
Alih-alih demikian, Budi menyatakan beras tersebut akan dilelang atau dilepas untuk segmentasi pasar yang membutuhkan beras dengan kualitas tersebut.
Budi mengemukakan bahwa status mutu yang turun pada 20.000 ton beras ini telah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasikan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
