Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

NPL Sektor Manufaktur Bengkak, Pemerintah Diminta Dorong Daya Saing

Pelaku industri menilai pemerintah harus membenahi beberapa hal seperti harmonisasi standar dan percepatan penerbitan peraturan.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 28 November 2019  |  02:00 WIB
Pekerja mengawasi proses produksi lempengan baja panas di pabrik pembuatan hot rolled coil (HRC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten. - ANTARA
Pekerja mengawasi proses produksi lempengan baja panas di pabrik pembuatan hot rolled coil (HRC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri menyatakan melambungnya tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada industri pengolahan secara umum disebabkan oleh tersendatnya arus kas pabrikan.

Pelaku industri menilai pemerintah harus membenahi beberapa hal seperti harmonisasi standar dan percepatan penerbitan peraturan.

Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyatakan ada empat hal yang mengganggu arus kas pada pabrikan baja lokal yakni penyelewengan pos tarif, standar produk yang tidak harmonis, daya saing yang rendah, dan penerbitan izin yang tidak sentral. Adapun, asosiasi mencatat utilitas pabrikan baja nasional rata-rata berada di sekitar level 50%—60%.

“Kalau utilitasnya di bawah 60%, artinya tidak ada satu perusahaan yang untung. Apalagi, sekarang ada serbuan impor. Dengan kondisi oversupply baja akibat perang dagang, masing-masing negara cenderung memproteksi menggunakan standar,” ujar Direktur Eksekutif IISIA Yerry Indroes kepada Bisnis, Rabu (27/11/2019).

Yerry mengatakan negara produsen baja lain sudah dengan tegas menyikapi penyelewengan impor baja boron tersebut. Menurutnya, perlindungan dengan menaikkan tarif tidak akan efektif lantaran kebanyakan negara asal impor sudah memiliki kerja sama perdagangan bebas seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

“Kalau yang [penyelewengan] impor baja dengan kandungan boron kan cerita lama. Ini kan masih dimanfaatkan oleh mereka,” katanya.

Oleh karena itu, Yerry menyatakan harmonisasi standar seluruh sektor industri baja menjadi penting. Yerry mencontohkan kasus yang terjadi pada baja lapis warna impor. Baja canai panas diwajibkan untuk memiliki ketebalan minimum 0,2 milimeter, namun baja lapis warna impor diperbolehkan memiliki ketebalan 0,13—0,17 milimeter karena masih menggunakan SNI sukarela.

Hal itu membuat harga baja lapis warna impor lebih murah 15%—20%. Pasalnya, baja lapis warna lokal wajib menggunakan baja canai dingin domestik yang lebih tebal. “Ini membuat persaingannya tidak sehat dengan industri hulu [baja].”

Selain itu, Yerry menilai tingginya biaya energi dan logistik nasional membuat produk baja lokal tidak kompetitif di pasar domestik maupun lokal.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan terganggunya arus kas pada pabrikan tekstil dan produk tekstil (TPT) secara umum disebabkan oleh rendahnya daya beli konsumen, kesalahan investasi pelaku industri TPT, dan minimnya penelitian dan pengembangan produk TPT di dalam negeri.

Menurutnya, penurunan harga komoditas utama di dalam negeri membuat daya beli konsumen menengah ke bawah dan bawah berkurang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

manufaktur npl
Editor : Galih Kurniawan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top