Bisnis.com, JAKARTA — BP Indonesia mengikuti aturan pemerintah atas akuisisi hak partisipasi (participating interest/PI) Blok Andaman II milik KrisEnergy sebesar 30%.
Head of Country BP Indonesia Moektianto Soeryowibowo mengatakan proses akuisisi akan mengikuti aturan yang berlaku. "Itu prosesnya akan kami ikuti sesuai regulasi pemerintah," katanya, Rabu (27/11/2019).
Menurutnya, langkah akuisisi 30% saham Blok Andaman II disesuaikan dengan kebutuhan bisnis BP. Moektianto mengatakan pihaknya terus mencari peluang-peluang yang dapat meningkatkan bisnis BP.
Adapun akuisisi hak partisipasi hanya mencakup saham KrisEnergy di Blok Andaman II. Sementara itu, untuk hak partisipasi KrisEnergy di wilayah kerja lain, BP tidak berencana melakukan akuisisi.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi perusahaan, manajemen KrisEnergy mengumumkan bahwa pihaknya mendatangani perjanjian jual beli bersyarat dengan BP Explorating Operating Company Limited.
Saat ini, proses jual beli PI blok Andaman II tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah Indonesia.
Adapun KrisEnergy melepas PI setelah mempertimbangkan biaya eksplorasi serta risiko operasi migas laut.
Dewan direksi menganggap akan lebih bijaksana bagi KrisEnergy untung mengalokasikan modal terbatasnya untuk pembangunan jangka pendek. KrisEnergy sendiri belum memastikan kapan pelepasan PI akan selesai.
Dengan menjual PI di Blok Andaman II, berarti KrisEnergy tinggal menyisakan hak partisipasi pengelolaan migas di Blok Bulu and Sakti Offshore East Java, Bala-Balakang di Makassar Strait, dan Udan Emas Onshore Papua Barat.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan pihak BP maupun KrisEnergy belum melakukan pengajuan formal terkait pelepasan hak partisipasi 30% Blok Andaman II.
"Secara umum, SKK Migas akan melakukan assesment setelah ada pengajuan formal dan dengan kondisi telah selesai pembahasan B to B para pihak," katanya.
