Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini PR Besar Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok diminta untuk fokus dalam mengawasi upaya perseroan dalam menekan impor minyak dan gas (migas), khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah), dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri pembukaan Pertamina Energy Forum 2019, Selasa (26/11/2019)./Istimewa
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (tengah), dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri pembukaan Pertamina Energy Forum 2019, Selasa (26/11/2019)./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok diminta untuk fokus dalam mengawasi upaya perseroan dalam menekan impor minyak dan gas (migas), khususnya bahan bakar minyak (BBM).

"Bagaimana supaya BBM itu, yang penting impor turun," tutur Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Selasa (26/11/2019).

Arya mengungkapkan dalam menurunkan impor migas, bisa menggunakan berbagai macam cara, salah satunya dengan mendorong energi baru terbarukan (EBT).

Terkait hal tersebut, penggunaan bahan bakar nabati (BBN) pun terus dipacu. Salah satunya melalui mandatori pemanfaatan biodiesel.

Selain itu, lanjut Arya, Ahok juga diharapkan bisa mengawal proses  proyek pengembangan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDMP). Contohnya Kilang Cilacap yang kelanjutan proyeknya masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai 4 tahun lalu pun belum ada kepastian.

"Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian turunkan impor," ungkap Arya.

Sebelumnya, Arya menuturkan fungsi komisaris diharapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik termasuk pengawasan kinerja harian. Menurutnya, jabatan komisaris BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah.  

“Sayang kami melantik atau memilih orang banyak untuk jadi komisaris tapi akhirnya yang melakukan pengawasan detail Kementerian lagi,” tuturnya.

Pihaknya optimistis kehadiran Ahok sebagai komisaris utama dapat meningkatkan pengawasan dan mendorong strategi pengembangan Pertamina ke depan. Tidak hanya itu, Komisaris Pertamina juga dapat memberi teguran atas kinerja yang melenceng.

Bahkan, Arya pun menyebut jabatan komisaris di Pertamina punya aturan main yang berbeda dengan BUMN lainnya. “Mereka punya tugas-tugas khusus juga. Jadi, selama itu menjadi kewenangan komisaris, kami harapkan Pak Ahok bisa menjadi ketua kelasnya para komisaris,” tambahnya.

Terkait kinerja Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta perusahaan migas pelat merah tersebut mempercepat pengembangan kilang minyaknya agar bisa selesai tepat waktu. Hal ini seiring dengan kebutuhan konsumsi BBM yang terus naik. 

Saat ini, dari empat proyek pengembangan, baru dua yang sudah bergulir, yaitu Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap.

Arifin mengakui proyek kilang yang digarap bersama Saudi Aramco memang harus dikebut. Ia pun menyatakan siap mendorong dan memberikan dukungan kepada Pertamina agar proyek kilang ini cepat selesai.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : JIBI
Editor : Lucky Leonard
Sumber : Tempo.co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper