Bisnis.com, JAKARTA–Penarikan utang melalui surat berharga negara (SBN) secara neto per 20 November 2019 sudah mencapai Rp457,66 triliun atau 102,5% dari target baru yang sebesar Rp446,49 triliun.
Secara bruto, SBN yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sepanjang 2019 hingga 20 November sudah mencapai Rp894 triliun atau 98,88% dari target baru yang sebesar Rp904,08 triliun.
Untuk diketahui, sejak dimulainya kuartal IV/2019, penarikan utang melalui SBN cenderung meningkat signifikan dan targetnya pun terus ditambah.
Per 30 September 2019, penarikan utang melalui SBN secara neto tercatat mencapai Rp330,57 triliun. Dengan ini, penarikan utang melalui SBN pada kuartal IV/2019 sendiri sudah mencapai Rp127,09 triliun.
Pada 6 November saja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat penarikan utang melalui SBN secara neto mencapai Rp428,8 triliun dan secara bruto mencapai Rp863 triliun.
Kala itu, target penarikan utang melalui SBN secara neto tercatat masih pada angka Rp439,03 triliun dan secara bruto tercatat mencapai Rp896,59 triliun.
Apabila dibandingkan dengan target penarikan utang melalui SBN sebagaimana tertuang dalam APBN 2019, penarikan utang melalui SBN secara neto sesungguhnya ditargetkan hanya Rp388,96 triliun.
Adapun terus meningkatnya penarikan utang melalui SBN merupakan implikasi dari komitmen pemerintah untuk memperlebar defisit anggaran dari outlook defisit anggaran sebesar 1,93% dari PDB menjadi 2-2,2% dari PDB dalam rangka mempertahankan belanja pemerintah.
Secara nominal, Bisnis.com mengestimasikan defisit anggaran bertambah dari outlook sebesar Rp310,81 triliun menjadi Rp322 triliun hingga Rp354 triliun.
Hingga 31 Oktober 2019, tercatat bahwa defisit anggaran sudah mencapai 1,8% dari PDB atau sebesar Rp289,06 triliun. Realisasi pembiayaan pada periode tersebut tercatat sudah mencapai Rp373,37 triliun dengan pembiayaan utang mencapai Rp384,52 triliun.
Dengan ini, kelebihan pembiayaan anggaran per 31 Oktober 2019 pun tercatat mencapai Rp84,31 triliun.
