Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyebutkan total anggaran pembangunan transportasi di Ibu Kota Negara baru mencapai Rp222,42 triliun yang mencakup transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian termasuk studi perencanaan.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan jumlah anggaran tersebut termasuk dalam salah satu tantangan pengembangan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru tersebut.
"Indikasi kebutuhan anggaran transportasi dengan rincian pembangunant transpotasi udara Rp7,35 triliun untuk pengembangan Bandar Udara Sepinggan dan AAP Samarinda," paparnya dalam rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (20/11/2019).
Untuk anggaran pembangunan transportasi laut mencapai Rp1,37 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan terminal, pengembangan dan rehabilitasi dermaga, subsidi operasional, penetapan traffic separation scheme, pengembangan VTS, sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), dan lainnya.
Djoko melanjutkan, pembangunan transportasi perkeretaapian membutuhkan anggaran sebesar Rp209,6 triliun mencakup pembangunan stasiun, KA subway, kereta rel listrik (KRL), jalur kereta apai, dan pengadaan sarana kereta listrik.
Adapun, pembangunan transportasi darat sebesar Rp4,07 triliun pembangunan terminal dan halte bus rapid transit (BRT), kelengkapan jalan, bus air dan pelabuhan penyeberangan.
Baca Juga
Studi perencanaan transportasi IKN mencapai Rp30 miliar untuk kebutuhan feasibility study (FS), masterplan, dan detail engineering design (DED). "Selanjutnya, Kemenhub akan merencanakan secara terperinci pembangunan aksesibilitas dan konektivitas untuk ibu kota negara baru," jelasnya.
Dari sisi tantangan datang dari kondisi geografis IKN berupa dataran dan perairan, perubahan cuaca yang tidak stabil sangat berpengaruh untuk perencanaan dan operasional moda kapal laut.
"Tantangan lainnya yaitu, optimalisasi integrasi sarana dan prasarana antar moda, dengan teknologi sarana dan parasarana baru, serta SDM yang memanfaatkannya," ujarnya.
Djoko mengungkapkan dukungan dana untuk mengembangkan sistem transportasi ini turut menjadi tantangan sehingga dibutuhkan membua ruang kerja sama seluas-luasnya.
Berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas kebutuhan pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun untuk skenario 1 atau Rp323 triliun untuk skenario 2. "Dengan pembagian 19,2 persen dari APBN, 54,4 persen KPBU, 26,4 persen swasta," imbuhnya.
