1. Pangkas Jumlah Deputi Kementerian BUMN, Ini Kata Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir mulai menjalankan misi Presiden Joko Widodo mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.
Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya perombakan jajaran pejabat di Kementerian BUMN. Erick mengucapkan banyak terima kasih atas bakti para pejabat tersebut selama menjalankan tugas dan dalam membangun BUMN selama ini.
Baca berita lengkapnya di sini.
2. Kasus Suap Proyek di Kementerian PUPR, KPK Panggil Cak Imin Sebagai Saksi
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Selasa (19/11/2019).
Ketua Umum PKB itu akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca berita lengkapnya di sini.
3. Untung Rugi Helikopter Terbang Malam
Dalam waktu dekat, pemerintah segera menerbitkan beleid yang membolehkan helikopter terbang pada malam hari untuk tujuan komersial. Kegiatan ini tentu tidak lazim di Indonesia, lantaran terbang malam helikopter sebatas untuk kegiatan darurat. Motivasi para pebisnis dan pemerintah pun dipertanyakan.
Terlebih, infrastruktur radar yang mendukung pesawat bersayap putar ini mengudara belum merata di Indonesia. Keadaan ini dikhawatirkan akan mempersulit operator helikopter menomorsatukan keselamatan.
Baca berita lengkapnya di sini.
4. Kinerja Film Warner Bros Sepanjang 2019
Perusahaan hiburan global, Warner Bros bersusah payah untuk menawarkan berbagai jenis film sepanjang tahun berjalan 2019. Namun, hal tersebut tidak begitu membantu kinerja pendapatan film-film yang dirilis.
Perusahaan tersebut, telah merilis lebih dari 10 judul film pada tahun ini tetapi hanya segelintir yang berhasil mendapat sukses besar. Salah satunya tentu saja Joker (2019) yang telah mengumpulkan pendapatan lebih dari US$1 miliar.
Baca berita lengkapnya di sini.
5. ICW Tantang Mendagri Tito Karnavian
Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan catatan terkait dengan rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung.
Aktivis ICW Kurnia Ramadhana mengaku tak memungkiri bahwa evaluasi pilkada merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih.
Baca berita lengkapnya di sini.
