Bisnis.com, JAKARTA – Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah gejala resesi, pemerintah akan mencapai target moderat Produk Domestik Bruto Indonesia berada di titik tengah middle income.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan mulai 2020, Indonesia harus bergiat menjadi negara middle income, dengan rata-rata di atas US$2.000 triliun. Suharso menyatakan, rentang nilai pendapatan negara berpenghasilan tinggi adalah US$2.000 triliun sampai US$6.000 triliun.
“Pemerintah menargetkan kita bisa setidaknya sampai 2035 berada di titik tengah rentang itu, yaitu US$4.000 triliun,” ujar Suharso saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (17/11/2019).
Dia memerinci, dengan memasang target yang moderat sampai 2035, Indonesia bisa secara bertahap menyusun strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dua prioritas utama adalah manufaktur berbasis SDM unggul dan infrastruktur.
“Sehingga Indonesia, tidak berada di titik middle lower, maupun middle upper, cukup pas di titik tengah in the middle of middle income,” sambungnya.
Bisnis.com mencatat, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, manufaktur dan infrastruktur masih jadi prioritas lanjutan dari pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
Adapun dalam 5 tahun ke depan infrastruktur diprioritaskan untuk konektivitas ke kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, pertanian, dan perikanan.
Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi menyatakan, Bank Indonesia akan mendukung komitmen pemerintah untuk terus mengakeselarasi pembangunan infrastruktur disertai dengan reformasi struktural dan penguatan kompetensi SDM. Salah satu bentuk dukungan BI terhadap percepatan pembangunan infrastruktur melalui fasilitasi kegiatan diskusi dalam bertukar pikiran dan merumuskan arah, langkah strategis dan prioritas pembangunan infrastruktur daerah ke depan.
Ada tiga tantangan utama yang menurut Rosmaya akan dihadapi Indonesia dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
Pertama, keterbatasan APBN dan APBD dalam menyediakan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.
“Di mana dalam 5 tahun ke depan, kita memiliki gap pembiayaan sekitar Rp4.000 Triliun,” kata Rosmaya.
Kedua, terkait dengan implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang belum sepenuhnya optimalnya digunakan pada proyek infrastruktur daerah.
Ketiga, masih terbatasnya kompetensi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) khususnya di daerah terkait penyiapan dokumen proyek, dalam rangka implementasi skema KPBU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
