Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bendungan Sukamahi Dan Ciawi Selesai Lebih Cepat, Jakarta Bisa Bebas Banjir

Melihat progres pembangunan belakangan ini, lanjutanya, Firdaus optimistis pada akhir 2020 Bendungan Sukamahi Dan Ciawi sudah bisa beroperasi atau lebih cepat dari perkiraan awal yakni pada akhir 2021 atau pada awal 2022.
Banjir melanda Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 5 Februari 2018./Antara
Banjir melanda Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 5 Februari 2018./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan dua bendungan di hulu sungai Ciliwung, yakni bendungan Sukamahi dan Ciawi diharapkan dapat mengurangi beban lintasan air di sungai Ciliwung. Pemerintah pun optimistis dua bendungan tersebut rampung dibangun dan mulai beroperasi pada akhir tahun depan atau lebih cepat dari rencana awal.

Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firdaus Ali mengatakan bahwa salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah ketidakmampuan sungai Ciliwung dalam menampung aliran air dari curah hujan ekstrim.

"Pemerintah pusat bersama Pemda [Pemerintah Daerah] Jawa Barat dan Pemda DKI Jakarta sepakat bahwa satu cara untuk mengurangi beban Ciliwung adalah pembangunan bendungan di hulu. Pada 2016 kita baru menandatangani kotrak untuk membangunnya [bendungan Sukamahi dan Ciawi]," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (17/11/2019).

Melihat progres pembangunan belakangan ini, lanjutanya, Firdaus optimistis pada akhir 2020 sudah bisa beroperasi atau lebih cepat dari perkiraan awal yakni pada akhir 2021 atau pada awal 2022. 

Pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi di Jawa Barat menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi musibah banjir sebagai dampak dari musim hujan yang terjadi. 

Upaya penambahan luas kapasitas angkut di sejumlah sungai juga dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi musim hujan. Namun, kendala yang kerap mengganjal upaya tersebut terjadi pada proses pembebasan lahan. 

"Kendala yang paling klasik itu adalah selalu terganjal pembebasan lahan. Pembebasan lahan inin kan domainnya pemerintah daerah, baru fisiknya atau konstruksinya itu [domain] Pemerintah Pusat atau Kementerian PUPR melalui balai sumber daya air di daerah. Jadi perlu sinergi lebih antara pemerintah pusat dan daerah agar upaya tersebut berjalan sesuai rencana," katanya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sebelumnya juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan instansi terkait dalam persiapan menghadapi musim hujan. 

Menurutnya, pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera dilakukan guna pengantisipasian dan penanganan musibah banjir.

"Sebagai penanggung jawab pengelolaan sumber daya air, saya akan rapatkan bersama BMKG, BNPB, dan Kehutanan [KLHK]. Kita [harus] siap-siap untuk banjir," ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menteri Basuki pun mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki data daerah-daerah yang mengalami kekeringan pada tahun ini sehingga pada 2020 akan ada penangangan khusus yakni penyiapan sumber-sumber air seperti pekerjaan pemboran atau pembangunan embung. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper