Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera mengimplementasikan electronic road pricing atau ERP di jalan-jalan nasional menuju DKI Jakarta.
Kepala BPTJ, Bambang Prihartono menjelaskan pihaknya sudah menargetkan implementasi ERP pada 2020 mendatang di tiga ruas jalan nasional menuju DKI Jakarta.
ERP adalah sistem jalan berbayar seperti skema pengumpulan tol elektronik yang diadopsi dari Singapura untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar serta sebagai mekanisme perpajakan untuk melengkapi sertifikat berbasis pembelian Hak sistem. Melalui ERP ini tarif dapat diatur besarannya tergantung kepadatan jalur.
"Kita sudah tidak bicara ganjil genap lagi, kita bicara ERP, sama dengan bahan bakar, tidak gas lagi, langsung lompat ke bahan bakar listrik," jelas Bambang, Kamis (14/11/2019).
Bambang menjelaskan tanggung jawab membangun ERP diberikan kepada BPTJ untuk ruas jalan nasional sementara Pemerintah Provinsi di jalan daerah.
BPTJ, kata Bambang, tengah menyiapkan regulasi terutama terkait mekanisme pemungutan biayanya, karena aturan yang ada baru untuk retribusi di daerah.
"Selama ini regulasinya menganut retribusi, kalau retribusi jalan daerah, provinsi dan kabupaten, kami jadi penerimaan negara bukan pajak [PNBP], harus revisi Peraturan Pemerintah [PP], baru bicara implementasinya, kami bicara regulasinya, kajian hukumnya," kata Bambang.
Target 2020 tersebut termasuk implementasi dan regulasi ERP, sedangkan teknologi dan persiapan teknis dipersiapkan secara paralel.
"Jalan nasional Depok di Margonda, Daan Mogot di Tangerang, di arah Bekasi itu Kali malang," papar Bambang.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menuturkan ERP merupakan proyek lama yang memang mesti segera direalisasikan karena lebih berkeadilan dibandingkan konsep ganjil genap yang selama ini dilakukan.
"Terpantau semuanya, jadi kalau dia masuk ke kawasan itu, otomatis terkena, ya seperti tol. Rekeningnya terdebit sendiri, tertulis di situ jam berapa nanti harga tarifnya berapa," jelas Djoko.
Sejak dahulu, terang Djoko, yang menjadi masalah terutama di DKI Jakarta adalah persoalan lelang vendor yang tidak kunjung rampung.
Lebih lanjut Djoko menyebutkan, tantangan ke depan adalah bagaimana ERP benar-benar bisa terwujud, karena wacananya sudah terlalu lama.
"Mudah-mudahan tahun depan terwujud karena lebih efisien, lebih efektif, kita tidak perlu mengawasi pelat nomor lagi, itu hilang saja, lebih berkeadlian. Kalau kamu sanggup bayar, ya bayar saja, kalau tidak sanggup ya jangan lewat situ," ungkap Djoko.
