Bisnis.com, LONDON - Indonesia proyeksikan kebijakan dalam lima tahun ke depan bagi para pelaku bisnis di Inggris dalam acara tahunan “Indonesia Briefing 2019”, di London, Inggris, Selasa (12/11/2019).
Event briefing tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia kepada pelaku usaha di Inggris ini, digelar dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia dan UK Asean Business Council dilaksanakan di tengah-tengah fenomena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan pascaterbentuknya Kabinet Indonesia Maju.
“Diharapkan kehadiran para narasumber dalam Indonesia Briefing 2019, pemangku kepentingan di Inggris dapat memperoleh gambaran secara utuh proyeksi kebijakan 5 tahun ke depan,” ujar Duta Besar RI untuk Inggris dan Irlandia, Rizal Sukma, dalam sambutannya seperti dilansir siaran pers, Rabu (13/11/2019).
Hadir dalam acara itu Dr. Aida Budiman, Mohammad Lutfi, dan Dr. Ninasapti Triaswati. Ketiganya tidak hanya akan memberikan gambaran komprehensif positif atas capaian pemerintah, namun juga pandangan kritis atas progress perkembangan dan langkah pemerintah saat ini guna memperbaiki berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah dewasa ini
Aida Budiman, Direktur Eksekutif Bank Indonesia, menyoroti tiga isu utama: stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia, peran bank sentral melalui bauran kebijakan bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan, serta prioritas ke depan Indonesia melalui ekspor dalam upaya menarik investasi dan peningkatan peran digital ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Perekonomian Indonesia masih stabil di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi masih diprediksi di kisaran 5 persen dengan tingkat inflasi masih dapat dipertahankan di kisaran 3.5 persen±1 persen, lebih baik dibandingkan negara-negara di kawasan lainnya,” tandas Aida Budiman.
Baca Juga
5 Prioritas Kabinet Jokowi
Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan lainnya bekerja sama mendukung 5 prioritas kabinet Jokowi di sektor human capital development, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, simplifikasi regulasi yang menghambat investasi, dan transformasi ekonomi.
“Sinergi ini dilakukan antara lain melalui koordinasi rutin untuk membahas situasi fiskal dan moneter, koordinasi untuk mengelola current account deficit melalui pengembangan manufaktur, pariwisata,dan industri maritim, melalui bauran inovasi dalam pembiayaan pembangunan, dan pengembangan kebijakan di sektor digital ekonomi dan sektor finansial,” lanjutnya.
Briefing yang dihadiri tidak kurang dari 100 pelaku usaha di Inggris tersebut, menghadirkan Muhammad Lutfi, mantan Kepala BKPM dan Menteri Perdagangan dan Duta Besar RI untuk Jepang, serta Dr. Ninasapti Triaswati, ekonom senior yang juga adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Dalam sesi yang dimoderatori oleh Pooma Kimis, Direktur lembaga think tank keuangan Autonomous Research, Dr. Ninasapti menyoroti adanya beberapa permasalahan domestik yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini guna mencapai target pertumbuhan Indonesia di kisaran 5 persen, ditengah global perang dagang saat ini.
“Lima prioritas pemerintah Indonesia di sektor sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi regulasi, reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik, dan transformasi ekonomi ke arah industrialisasi merupakan refleksi pemerintah untuk memperbaiki dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini,“ tandas Ninasapti, yang sehari-harinya juga menjadi dosen di beberapa universitas di Indonesia.
Ekonom senior ini meyakinkan para pelaku bisnis di Inggris bahwa meskipun perlu waktu untuk memperbaiki beberapa aspek dalam pengelolaan pembangunan di Indonesia saat ini, Indonesia saat ini “in the right direction” dan potensial bagi para pelaku bisnis dunia saat ini.
