Bisnis.com, JAKARTA - Program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) di beberapa daerah terus dimonitor untuk memastikan program praelektrifikasi itu berjalan di lapangan.
Asisten Deputi Sumber Daya Mineral dan Energi Nonkonvensional Kemenko Maritim Amalyos mengatakan program LTSHE dilatarbelakangi oleh banyaknya lokasi di Indonesia yang belum mendapatkan listrik karena akses ke daerah belum memungkinkan untuk membangun jaringan transmisi PLN.
"Salah satu sumber energi lokal yang paling banyak adalah sinar matahari sehingga dapat dimanfaatkan lewat program LTSHE itu,” jelasnya saat memonitor program LTSHE di Bayan, Lombok Utara, seperti dikutip siaran pers Kemenko Maritim dan Investasi, Kamis (14/11/2019).
Program LTSHE juga merupakan mitigasi dari pemenuhan komitmen Indonesia pada Kesepakatan Paris. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon melalui konservasi dan efisiensi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang mudah diakses.
Amalyos menjelaskan instalasi unit lampu LTSHE yang dibagikan kepada masyarakat tidak mampu dan tidak mendapatkan akses listrik itu sangat praktis. Panjang sirkuit yang sekitar 30 cm memudahkan untuk dibawa dan dipasang ke daerah pelosok.
"Keterbatasan kita saat mengenalkan inovasi baru ke masyarakat di daerah terpencil adalah transfer teknologi. Namun, pemasangan LTSHE yang simpel membuatnya mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Program LTSHE efektif dijalankan mulai 2017 melalui Peraturan Presiden No 47/2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.
Kemenko Maritim dan Investasi juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyinkronisasi data penduduk yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Selama tiga tahun koordinasi dilakukan, peta jalan LTSHE telah disusun.
Pemilihan Bayan sebagai penerima bantuan program LTSHE dilatarbelakangi oleh kondisi daerah yang mendapatkan sinar matahari cukup panjang.
Sekretaris Kecamatan Bayan Muhammad Hasan Basri mengatakan pemasangan LTSHE di daerahnya dilakukan sejak 2017. Jumlah bantuan mencapai 135 unit yang tersebar di 13 dusun. Desa Bayan berlokasi di lereng Gunung Rinjani dengan jumlah warga sekitar 6.000 jiwa dan jumlah keluarga sekitar 1.800.
“Yang jelas, kami akan tetap berkoordinasi terkait program ini. Kalau terjadi kerusakan, kami akan membantu berkomunikasi untuk menyampaikan,” kata Hasan.
Terkait penanganan kerusakan, Kepala Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Panas Bumi dan Bioenergi Galan Jaesa Perdana menjelaskan garansi LTSHE tiga tahun.
"Jadi, mohon pemerintah desa membantu apabila ada warganya yang instalasinya rusak untuk melakukan klaim perbaikan atau klaim penggantian. Nanti kontraktor penyedia akan mendirikan service center,” tuturnya.
Sementara itu, Amalyos mengatakan provider diwajibkan memiliki jaminan purnajual. Mereka harus memiliki kantor perwakilan sehingga jika ada keluhan, sewaktu-waktu dapat langsung ditangani.
Selain LTSHE, pemerintah juga mendistribusikan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS).
Kepala Bidang Sumber Daya Nonkonvensional Kemenko Maritim dan Investasi Fatma Puspita Sari menambahkan daerah-daerah yang sulit dijangkau sebenarnya memiliki potensi energi primer yang dapat dimanfaatkan.
“Bila ada sungai, kita bisa kembangkan menjadi pembangkit listrik mini atau mikrohidro, angin bisa jadi tenaga bayu atau hybrid berupa kombinasi matahari dan angin, seperti yang sudah dipasang di Cilacap," ujarnya.
Sejak 2017, sudah 255.338 rumah yang mendapatkan bantuan LTSHE.
