Bantah Ada Desa Fiktif, Mendes Sudah Sampaikan Laporan ke Menkeu

Jika yang dimaksud fiktif adalah tidak ada desanya dan mendapatkan kucuran dana, dia mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, desa-desa yang mendapatkan kucuran dana desa memiliki pemerintahan desa, penduduk, sehingga pengucuran dana desanya bisa dipertanggungjawabkan.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 08 November 2019  |  15:34 WIB
Bantah Ada Desa Fiktif, Mendes Sudah Sampaikan Laporan ke Menkeu
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar

Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan desa fiktif.

Jika yang dimaksud fiktif adalah tidak ada desanya dan mendapatkan kucuran dana, dia mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, desa-desa yang mendapatkan kucuran dana desa memiliki pemerintahan desa, penduduk, sehingga pengucuran dana desanya bisa dipertanggungjawabkan.

“Sudah sudah. Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes[Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi], sudah kita telaah, dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen setelah selesai laporan 40 persen, gak akan turun itu kalo laporan gak selesai,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jumat (8/11/2019).

Hingga saat ini, dia mengaku tiga desa yang disebut fiktif tersebut memang memiliki pemerintahan desa dan penduduk serta memiliki pertanggungjawaban dalam pengucuran dana desanya.

Adapun, ketiga desa fiktif yang dimaksud berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Desa Ulu Meraka, Desa Uepai, dan Desa Morehe.

“Iya. Sejauh ini belum ada. [Termasuk Konawe] iya Konawe. Ada, ada pertanggungjawabannya.

Sudah kita laporkan [dengan Menkeu],” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengemukakan belum mengetahui pasti mengenai adanya tiga desa fiktif di wilayahnya.

“Saya belum tahu karena saya belum diberikan laporan karena ini ditangani pihak kepolisian. Belum pernah [dengar] saya karena waktu itu saya belum gubernur. Saya gubernur baru setahun,” tegasnya.

Temuan desa fiktif mencuat dalam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kucuran dana dengan membentuk desa-desa baru yang fiktif.

"Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp44 triliun atau 62,9 persen dari total anggaran Rp70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pada 2018 yaitu Rp37,9 triliun atau 63,2 persen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sri mulyani, Kemendes-Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi

Editor : Andhika Anggoro Wening
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top