Indonesia Gandeng OECD Kembangkan Energi Baru Terbarukan

CEFIM bertujuan memperkuat kondisi pemberdayaan domestik untuk mendorong investasi dan pembiayaan di bidang EBTKE. CEFIM juga akan mendukung upaya nasional dalam pembangunan rendah karbon, serta menguatkan kerja sama bilateral dan multilateral.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 08 November 2019  |  12:49 WIB
Indonesia Gandeng OECD Kembangkan Energi Baru Terbarukan
Bahan bakar biodiesel B30, salah satu energi baru terbarukan. - Antara/Chairul Rohman

Bisnis.com, JAKARTA - Guna meningkatkan upaya pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemerintah bekerja sama dengan The Organisation For Economic Co-Operation and Development (OECD).

Hasil kerja sama ini berupa sebuah program bernama ‘Clean Energy Finance and Investment Mobilisation’ (CEFIM) yang diratifikasi di Jakarta pada Jumat (8/11/2019).

Melalui keterangan pers, CEFIM bertujuan memperkuat kondisi pemberdayaan domestik untuk mendorong investasi dan pembiayaan di bidang EBTKE. CEFIM juga akan mendukung upaya nasional dalam pembangunan rendah karbon, serta menguatkan kerja sama bilateral dan multilateral.

Program ini dilaksanakan di lima negara yang tersebar di Amerika Latin, Asia selatan dan Asia Tenggara, dan akan berjalan dalam periode 5 tahun yang dimulai pada Januari 2019. Program ini juga didukung secara finansial oleh Pemerintah Denmark.

CEFIM Memiliki tiga aktivitas utama. Pertama, tinjauan pembiayaan energi bersih dan investasi.  Kedua, kegiatan pendukung implementasi, serta yang terakhir yakni pembelajaran dari negara lain yang setara.

Program ini juga akan berkontribusi terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan upaya-upaya lainnya dalam mendorong investasi dan pembiayaan energi bersih.

Program CEFIM akan menjembatani pembuat kebijakan dengan sektor finansial dan swasta. CEFIM akan memanfaatkan jejaring OECD yang luas, mencakup entitas pemerintahan dan negara maju, serta hubungan dengan pengembang proyek, industri energi bersih, perbankan, institusi finansial internasional, dan organisasi internasional.

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan hal utama untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian kebijakan, tantangan dan solusi guna mendorong investasi swasta di bidang energi bersih. Program ini akan dilaksanakan melalui konsultasi yang dilakukan pada level nasional maupun internasional untuk menghubungkan investor internasional, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan menerapkan pendekatan kebijakan, regulasi, dan mobilisasi investasi secara terintegrasi, Program CEFIM ini didesain untuk berorientasi terhadap hasil. Selain itu, melalui program ini akan dilakukan penguatan dan sinergi kerangka kebijakan, penyusunan pipeline project yang menguntungkan semua pihak, dan mobilisasi investasi di bidang energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna mengatakan pemerintah menyadari masih banyak tantangan dalam pengembangan EBT. Di antaranya adalah masalah lahan, sosial, teknis perizinan, regulasi dan pendanaan.

Untuk alternatif pembiayaan EBT, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Pembentukan badan ini ditujukan untuk menghimpun dana hijau [green fund] dari dalam negeri maupun dunia internasional dengan mekanisme yang cukup fleksibel, baik dalam hal penghimpunan, penyaluran, maupun penggunaannya, tetapi juga berstandar internasional,” jelas Montty.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
energi baru terbarukan

Editor : Achmad Aris
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top