Bisnis.com, JAKARTA - Pembukaan jalur kerja sama dagang bilateral, bisa menjadi solusi bagi Indonesia untuk mengamankan ekspornya ke India, pascamundurnya negara itu dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Benny Soetrisno mengatakan mundurnya India dari RCEP menimbulkan kerugian bagi negara anggota, termasuk Indonesia. Pasalnya, selama ini RCEP diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk mengamankan ekspornya dari hambatan tarif di Negeri Bollywood.
“Kita pada awalnya berharap sekali, RCEP ini menjadi solusi untuk memberikan keringanan hambatan ekspor ke India, yang tidak dicakup oleh pakta Asean-India Free Trade Area (AIFTA),” katanya ketika dihubungi Bisnis.com, Selasa (5/11/2019).
Dia mengatakan, pada awalnya pengusaha RI mengharapkan dengan adanya RCEP, produk andalan ekspor RI seperti minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya, batu bara dan produk logam lainnya dapat memperoleh penurunan bea masuk dan pengurangan hambatan nontarif.
Untuk itu dia meminta agar Indonesia menggelar perjanjian dagang bilateral secara mandiri dengan India. Hal serupa menurutnya sudah lebih dahulu dilakukan oleh Malaysia melalui kerangka Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (MICECA).
Hal itu, menurutnya dapat menjadi solusi agar Indonesia mendapatkan kepastian untuk mengakses pasar India. Perjanjian dagang bilateral menurutnya, bisa menjadi jalan tengah bagi India untuk mengakses pasar Indonesia, tanpa takut dibanjiri produk China, seperti yang mereka khawatirkan dalam RCEP.
“Namun kita masih punya kesempatan untuk merayu India, untuk kembali masuk ke RCEP. Sebab kita masih punya waktu sebelum RCEP diteken penyelesaian negosiasinya pada 2020. Sebab India adalah pasar yang penting bagi Indonesia,” katanya.
Senada, Ketua Bidang Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan menilai Indonesia bisa memanfaatkan alasan mundurnya India dari RCEP untuk melakukan lobi-lobi guna membentuk perjanjian dagang bebas dengan India.
“Indonesia bisa meninjau kenapa India mundur dari RCEP, mereka keberatan dengan poin-poin perjanjian apa saja di RCEP. Dari situ kita bisa mengetahui, harus menggunakan strategi apa untuk menjalin kerja sama dagang bebas dengan India,” ujarnya.
Menurutnya, pasar India sangat penting bagi Indonesia, mengingat populasi penduduk negara tersebut yang mencapai 1,4 miliar orang. Di sisi lain, Indonesia pun terus mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan India.
“Tanpa adanya ikatan FTA dengan India yang lebih komprehensif selain AIFTA. Bisa-bisa surplus neraca dagang kita dengan India terus turun. Sebab negara tersebut sangat protektif dan reaktif dengan pasar dalam negerinya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan RCEP pada awalnya menjadi harapan bagi pengusaha CPO untuk menjaga pasar ekspornya ke India. Namun, dia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan mundurnya India dari pakta kerja sama ekonomi komprehensif tersebut.
“Di India, yang paling tinggi hambatan dagangnya, berupa nontarif. Mereka sangat peduli dengan pasar dalam negerinya. Jadi, pemerintah bisa lebih fokus untuk melakukan lobi-lobi dagang informal antarkepala negara seperti menggunakan kebijakan tradeoff, ” katanya.
Lobi-lobi antarkepala negara melalui kebijakan tradeoff, menurutnya lebih efektif membuat pasar ekspor CPO Indonesia di India terjaga. Sebab, lanjutnya, India memiliki pola berdagang yang kaku.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Iman Pambagyo menilai mundurnya India dari RCEP tidak akan terlalu menggangu target-target yang dicanangkan Indonesia dalam keikutsertaannya di pakta kerja sama internasional tersebut. Dia pun meyakini, masih ada peluang bagi negara anggota RCEP untuk merayu kembali India masuk ke perjanjian kerja sama internasional tersebut.
“Tidak ada persoalan yang berarti dengan mundurnya India. Apabila kita membutuhkan kerja sama dagang bilateral pun, tidak menutup kemungkinan kita melakukannya pada masa depan,”ujarnya.
Adapun, dalam pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Thailand pada 4 November 2019, India mengundurkan diri dari deklarasi penyelesaian teks perundingan RCEP. Dalam deklarasi kepala negara anggota RCEP, negara-negara tersebut memahami kondisi India yang memiliki masalah yang masih belum terselesaikan.
