Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di daerah itu pada 2020 harus menyiapkan anggaran lebih dari Rp771,72 miliar untuk membayar premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya menyatakan dana itu hasil perhitungan Universal health Coverage (UHC) 95 persen penduduk Bali dengan PBI daerah jumlahnya mencapai 1,53 juta orang.
"Dengan adanya kenaikan premi per bulan dari Rp23.000 menjadi sebesar Rp42.000 untuk tiap peserta, maka diperlukan anggaran mencapai Rp771.727.446.000," katanya di Denpasar seperti dikutip Antara, Senin (4/11/2019).
Dia menyatakan prediksi kebutuhan anggaran mencapai Rp771 miliar lebih tersebut mengacu pada data hingga Oktober 2019.
Dia melanjutkan pihaknya sudah menggelar rapat dengan jajaran pemerintah kabupaten/kota yang terkait seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPKAD, agar dilakukan verifikasi dan validasi lebih akurat, serta sanding data supaya data PBI tepat sasaran.
Di samping itu, Suarjaya juga mendorong para pemberi kerja supaya mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dan peserta mandiri tetap rutin membayar iuran.
Dia memaparkan pembayaran premi PBI pada 2020 yang mencapai Rp771,72 miliar terdri atas sebanyak Rp297,33 miliar menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali dan sisanya sebesar Rp474,39 miliar merupakan dana "sharing" dari sembilan pemerintah kabupaten/kota.
Yang jelas, tambahnya, dengan kenaikan premi bagi kelompok PBI dari sebelumnya Rp23.000 tiap peserta menjadi Rp42.000 mulai tahun 2020, menyedot anggaran daerah yang cukup signifikan.
Padahal, total anggaran yang diperlukan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota pada 2019 sebesar Rp450 miliar, dan membengkak menjadi lebih dari Rp771,72 miliar pada 2020.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan memang perlu dilakukan harmonisasi data kepesertaan JKN bersama pihak-pihak terkait dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, ada kontradiksi antara angka kemiskinan di Bali dengan peserta PBI yang menjadi tanggungan APBN dan APBD.
Dengan angka kemiskinan di Bali sekitar 3,9 persen dari total populasi 4,2 juta jiwa itu, ujarnya, yang seharusnya berhak menerima bantuan premi dari pemerintah tidak mencapai 200.000 jiwa. "Tetapi kenyataannya yang ditanggung APBD jauh lebih besar," ucapnya.
Penyebabnya karena kemungkinan ada karyawan BUMD, karyawan swasta yang tidak mendaftar JKN, atau juga orang kaya yang memang tidak mau mendaftar JKN ikut dibayarkan preminya oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
