Bisnis.com, JAKARTA - Dana pendampingan perhutanan sosial masih jauh dari ekspektasi sehingga berdampak pada capaian area.
Berdasarkan revisi peta indikatif area perhutanan sosial (PIAPS) melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Februari 2019, area perhutanan sosial ditargetkan mencapai 13,8 juta hektare (ha).
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto mengatakan butuh biaya besar untuk pendampingan 6.078 lokasi perhutanan sosial yang sudah berizin.
Untuk mengejar target 13,8 juta ha, dibutuhkan dana Rp1,4 triliun per tahun yang dialokasikan dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU P2H).
"Cuma uang yang kita dapat hampir Rp500 miliar," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Dana yang minim tersebut baru bisa mencapai 1.419 pendampingan dari target 6.078. Padahal, Bambang berharap satu lokasi terdapat satu pendamping untuk memberikan manfaat, bukan hanya ekologisnya dan sosialnya saja, melainkan juga ekonominya.
Baca Juga
Oleh karena itu dia mendorong adanya pembiayaan selain insentif dari pemerintah melalui CSR perbankan, LSM, hingga pembiayaan dari pemerintah daerah.
"Kita harapkan ada kolaborasi dalam konteks pendanaan, terutama pascaizin karena jumlah lokasi terus bertambah. Kalau enggak kerja bareng, susah," kata Bambang.
Dia mengungkapkan capaian perhutanan sosial hingga 7 Oktober 2019 tercatat seluas 3,4 ha dengan 6.078 SK dan 758.353 kepala keluarga.
