Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran menteri yang berasal dari instansi partai politik dan anggota TNI Polri tidak akan menghambat kinerja Kementerian Keuangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (23/10/2019).
Menurut Sri Mulyani, selama ini pihaknya tidak menemui masalah saat bekerja sama dengan menteri yang berlatar belakang non-profesional. Ia mengatakan, mindset seluruh menteri yang akan bekerja sama sudah terfokus pada visi Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
"Saya tidak melihat itu sebagai kendala. Justru dinamika baru ini saya harapkan bisa meningkatkan kinerja seluruh menteri," katanya.
Ia menilai sosok yang dipilih untuk mengisi pos menteri merupakan individu dengan kapabilitas dan pemahaman yang baik soal masalah yang dihadapi oleh kementerian tersebut. Ia mencontohkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah memiliki latar belakang yang cukup baik untuk mengisi pos tersebut.
Sri Mulyani mengatakan, Ketua Umum Partai Golongan Karya itu telah mengetahui tantangan yang dihadapi industri manufaktur saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Kerja. Hal tersebut merupakan kunci untuk menjawab persoalan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit perdagangan.
Pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Sri Mulyani akan bekerja sama dengan sejumlah menteri dari partai politik atau TNI Polri. Selain Airlangga Hartarto, contoh lain adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan politisi Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan purnawirawan TNI.
