Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Roll Former Indonesia menyatakan dampak derasnya arus impor baja telah terasa di industri baja hilir. Asosiasi mencatat utilitas pabrikan baja hilir pun perlahan menurun pada tahun ini.
Executive Advisor Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) Anggi Septiana mengatakan, utilitas pabrikan baja hilir kini turun ke sekitar level 60 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu di sekitar posisi 70 persen.
Menurutnya, penurunan utilitas tersebut seperti bom waktu yang menunggu meledak jika tidak segera dimitigasi.
“Penurunan utilitas belum signifikan, tapi kalau tidak ada rencana mitigasi ya ketonjok juga pasti. Ini sekarang [sudah terjadi] di hulu, kalau didiamkan [utilitas industri baja hilir] akan sama [dengan industri baja hulu],” katanya seusai ajang Forum Standarisasi Industri, Selasa (22/10/2019).
Seperti diketahui, produk dari industri baja hilir biasanya digunakan sebagai bahan konstruksi untuk dinding, atap, dan lantai di bangunan tinggi.
Adapun, industri baja hilir menggunakan baja lapis seng maupun aluminium sebagai bahan baku, sementara bahan baku pembuatan baja lapis merupakan baja canai dingin (cold rolled coil/CRC).
Anggi berujar produksi baja hilir diproyeksi akan turun menjadi sekitar 960.000 ton pada akhir tahun ini. Adapun, kapasitas terpasang industri baja hilir mencapai 1,6 juta ton.
Untuk menjaga agar utilitas pabrikan tidak terus merosot, Anggi menyampaikan pihaknya mendorong agar adanya harmonisasi di seluruh sektor industri baja.
Sementara itu, Anggi mengutarakan pihaknya sedang berusaha mendorong pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) baja ringan wajib.
Di sisi lain, Anggi mengatakan pihaknya telah mengarahkan agar tetap menggunakan baja lapis buatan lokal. Menurutnya, industri baja hilir hanya menggunakan 20% baja lapis impor dari total kebutuhan bahan baku.
Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib dapat membantu menahan arus impor baja hilir. Saat ini, menurutnya, baja hilir lokal tidak dapat bersaing dengan baja hilir impor hasil penyelewengan pos tarif.
Seperti diketahui, baja yang memiliki kandungan boron tidak dikenakan bea masuk lantaran baja tersebut digunakan untuk produksi industri otomotif.
“ARFI menekankan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang ada, dalam arti jangan lagi nakal-nakal mengmpor bahan baku. Importir itu bisa ada celah masuk di baja lapis paduan, itu sangat berbahaya kalau masuk ke konstruksi,” katanya.
