Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar memberikan insentif pajak apabila ingin menggenjot investasi.
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengungkapkan terus menciutnya investasi pada sektor industri manufaktur disebabkan oleh iklim industri manufaktur yang memang masih bermasalah.
Tidak mengherankan apabila investasi yang masuk ke Indonesia semakin didominasi oleh sektor jasa, bukan sektor industri manufaktur sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah.
“Hambatan masih banyak di hulu, sedangkan insentif adanya di hilir. Mereka baru bisa dapat insentif kalau hambatannya selesai,” ujar Faisal, Minggu (20/10/2019).
Oleh karena itu, pemerintah ke depan perlu berpikir secara lebih sistemik apabila ingin menyelesaikan permasalahan iklim investasi terutama untuk sektor industri manufaktur.
Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada nilai investasi apabila hendak mengejar investasi yang sesuai dengan misi pemerintah yakni menciptakan lapangan kerja.
Baca Juga
Mismatch antara kebutuhan industri dengan vokasi yang tersedia perlu segera diselesaikan agar tujuan pemerintah dapat segera tercapai.
Hal ini mengingat adanya ancaman resesi global yang terus mengintai pada tahun-tahun ke depan.
“Dalam kondisi dimana ekonomi mengalami kelesuan, maka yang perlu dijaga adalah iklim investasi. Ini akan menjaga income dan demand. Kalau demand turun maka bakal snowball ke yang lain, jangan sampai itu terjadi,” kata Faisal.
Pemerintah juga disarankan untuk tidak lagi mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi sebagaimana yang menjadi tren pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo.
Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan cenderung lambat dieksekusi sehingga yang timbul adalah ketidakpastian di tengah dunia usaha dan calon investor.
Kunci penyelesaian masalah investasi dan sektor industri manufaktur adalah dengan berpikir sistemik, bukan justru merencanakan adanya perubahan nomenklatur dengan menciptakan Kementerian Investasi dan lain sebagainya.
