100 Ekonom Bersuara, Perhatikan APBN dan Blusukan Industri

Didik J. Rachbini, ekonom senior Indef mengatakan bahwa selain alasan temu kangen, acara ini bersamaan dengan masa akhir tugas Wapres Jusuf Kalla, seorang tokoh besar yang tidak hanya berpengalaman dalam bidang ekonomi dan bisnis tetapi juga ketrampilan cekatan dalam menyelesaikan masalah krusial bangsa, pemerintahan dan negara.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 19 Oktober 2019  |  22:33 WIB
100 Ekonom Bersuara, Perhatikan APBN dan Blusukan Industri
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan paparan saat menghadiri acara dialog bersama 100 ekonom di Jakarta, Kamis (17/10 - 2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk bertukar pikiran mengenai persoalan dan tantangan ekonomi terkini. (ANTARA/Rivan Awal Lingga)

Bisnis.com, JAKARTA – Ratusan ekonom Tanah Air memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah dalam bidang perekonomian, dan hal paling krusial yang harus diselesaikan pada saat ini adalah daya saing Indonesia yang lemah.

Hal tersebut disampaikan di sela acara “Dialog 100 Ekonom bersama Wapres Jusuf Kalla” yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Paramadina Public Policy Institut (PPPI) akhir pekan ini.

Ekonom senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan bahwa selain alasan temu kangen, acara ini bersamaan dengan masa akhir tugas Wapres Jusuf Kalla, seorang tokoh besar yang tidak hanya berpengalaman dalam bidang ekonomi dan bisnis tetapi juga ketrampilan cekatan dalam menyelesaikan masalah krusial bangsa, pemerintahan dan negara.

“Hal paling krusial yang harus diselesaikan pada saat ini adalah daya saing Indonesia yang lemah. Kemampuan ekspor sangat lemah dan tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain,” ujarnya melalui keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (19/10/2019).

Menurutnya defisit neraca berjalan terus berlangsung, neraca jasa berat karena defisit neraca jasa angkutan dan defisit pendapatan primer sangat tinggi.

“Sekarang bertambah lagi beban neraca perdagangan semakin lemah. Itu karena kekuatan industri luluh lantak dan kita hanya berdagang komoditi ala jaman kolonial,” ujarnya.

APBN Boros dan Populis

Selain itu, isu berikutnya adalah APBN Kita. Pada sisi pengeluaran yang boros dan populis. Menurutnya, kebijakan ekonomi hanya membagi-bagi kartu dan menebar uang tanpa melihat sisi produktivitasnya. Anggaran transfer ke daerah sampai Rp700 triliun habis 80-90% hanya untuk biaya rutin gaji pegawai, kantor, transportasi.

“Banyak pos anggaran atau tepatnya puluhan ribu item yang boros dan sangat tidak produktif sangat sulit untuk ditertibkan, kecuali ada kepemimpinan yang baik,” ujarnya.

Menurutnya ekonomi dan kebijakan anggaran memerlukan kepemimpinan ekonomi yang tidak biasa. Jika tidak ada kepemimpinan ekonomi, maka APBN akan dicabik-cabik secara politik sampai tersisa ampas yang tidak bisa masuk ke proses produktif.

Pengawasan APBN

Sementara itu, dalam bidang hukum dan ekonomi, APBN dalam implementasinya akan menghadapi tantangan sangat berat, karena telah terjadi pelemahan KPK dengan Undang-undang KPK yang telah direvisi.

“Pengawasan terhadap APBN dan korupsi dalam implementasinya adalah hal yang lebih krusial di masa mendatang karena pengawasan lebih lemah pada saat ini,” ujarnya.

Menurutnya perubahan UU KPK dengan cara gerilya dan tertutup telah menimbulkan masalah baru, tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam bidang politik, terutama ketegangan antara masyarakat, mahasiswa, media massa yang menentang revisi UU KPK dengan pemerintah dan DPR.

Menurutnya masalah politik ini masih akan terjadi sampai beberapa bulan mendatang. “Itulah concern para akademisi, para ekonom, termasuk concern ekonom senior Prof Emil Salim, yang juga hadir ikut turun gunung,” ujarnya.

Blusukan Industri

Selain itu semua, pihaknya mengaku telah beberapa kali menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak jago blusukan langsung melihat kondisi rakyat, juga diharapkan sering melakukan blususkan ke industri-industri. Pasalnya di sana itulah titik lemah ekonomi Tanah Air.

“Kami berharap Bapak Presiden jangan jago blusukan ke rakyat, kami memberikan rekomendasi untuk blusukan khusus ke industri-industri karena di sanalah titik lemah ekonomi kita,” ujarnya.

Menurutnya apabila di sana selesai, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, meskipun tidak bisa menyamai pertumbuhan pada periode 1970-1997, yang tinggi sampai setingkat rata-rata 7,1 persen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi

Editor : M. Taufikul Basari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top