Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menteri Jokowi Bidang Lingkungan, Kehutanan, dan Pertanahan Diharap Paham Dua Isu Ini

Menteri yang akan ditunjuk menangani bidang lingkungan, kehutanan, dan pertanahan pada kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diharapkan memahami dua isu penting.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 Oktober 2019  |  20:49 WIB
Ilustrasi-Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasutin (kedua kanan), menyalami warga penerima sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9 - 2019).ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Ilustrasi-Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasutin (kedua kanan), menyalami warga penerima sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9 - 2019).ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri yang akan ditunjuk menangani bidang lingkungan, kehutanan, dan pertanahan pada kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diharapkan memahami dua isu penting.

Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid berharap Presiden Joko Widodo memilih menteri yang paham isu agraria dan lingkungan hidup dalam periode kedua pemerintahannya.

"Dengan berbagai tantangan seperti mandeknya reforma agraria, konflik dan permasalahan karhutla itu, selain leadership juga dibutuhkan menteri yang memahami akar permasalahan lingkungan hidup dan agraria," ujar Koordinator Desk Politik WALHI itu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut Khalisah, menteri yang membahawahi lembaga atau kementerian lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan perlu memahami secara terperinci kompleksitas isu agraria dan lingkungan hidup.

Dia mengharapkan menteri yang terpilih tidak sekadar mengetahui permasalahan melainkan harus mendalami isu-isu tersebut, apalagi dengan tren eksploitasi sumber daya alam oleh kelompok tertentu.

Selain itu, keberanian politik juga diperlukan pada para pembantu presiden untuk memangkas birokasi yang menghambat implementasi program-program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Selain itu, lebih baik jangan berasal dari oligarki itu sendiri yang kemudian masuk dalam pengurusan kementerian yang terkait hajat hidup orang banyak seperti lingkungan," tegas Khalisah.

Khalisah juga berharap Presiden Joko Widodo dengan tegas menunjukkan komitmennya terhadap agenda lingkungan hidup, dengan menguatkan kewenangan nomenklatur dan mampu menerobos ego sektoral lembaga dan kementerian.

Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum mengumumkan nama-nama yang akan menjabat dalam Kabinet Kerja II. Jika berkaca dari lima tahun lalu, pengumuman nama menteri akan dilakukan setelah pelantikan presiden.

Presiden Joko Widodo rencananya akan dilantik sebagai presiden ketujuh Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2019 bersama Wakil Presiden terpilih Maruf Amin.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lingkungan hidup konflik agraria Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top