Kementerian Pertanian boleh saja menyajikan data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pertanian yang cukup mengesankan selama lima tahun terakhir. Namun, torehan tersebut tak lantas menjamin ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman.
Angka kenaikan PDB pertanian memang baik. Dengan rata-rata pertumbuhan 3,7% per tahun selama kurun 2014—2018, PDB pertanian meningkat dari Rp880,4 triliun menjadi Rp1.005,4 triliun.
Capaian ini acap kali dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. Perannya terhadap perekonomian dinilai kian penting dan strategis.
Namun, pada saat yang sama, publik masih kerap menghadapi isu impor beras, jagung, dan gejolak harga kebutuhan yang menjadi sinyal bahwa ketahanan pangan tak bisa sepenuhnya disebut baik.
Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan. Aturan tersebut menyebutkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Ketahanan pangan tecermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu. Aspek keterjangkauan dan pemerataan pun dijadikan landasan untuk mengukur ketahanan pangan suatu negara.
Definisi serupa pun dipakai oleh Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi ketika setiap orang, sepanjang waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan bergizi dan cukup untuk dapat menjalani aktivitas dan hidup yang sehat.
Indeks ketahanan pangan Global Food Security Index (GSFI) yang dirilis dari hasil kerja sama The Economist dan perusahaan pangan Corteva, setidaknya memperlihatkan perbaikan sejak 2012. Total skor Indonesia di semua aspek berada di angka 46,8 pada 2012 dan meningkat secara konstan menjadi 54,8 pada 2018.
Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 65 dunia dari 113 negara yang dinilai.
