Bisnis.com, JAKARTA - Bursa pemilihan calon ketua umum Real Estate Indonesia akan segera digelar. Saat ini, tercatat ada dua caketum yang sudah mencalonkan diri dimana salah satunya adalah Sekjen REI Totok Lusida.
Sebagai caketum, Totok mengaku memiliki visi misi melakukan konsolidasi seluruh potensi anggota REI. Dia tidak ingin kekuatan REI terpecah belah karena perbedaan dukungan di musyawarah nasional (munas) mendatang.
"Konsolidasi sudah saya lakukan sejak dua tahun terakhir ini dengan merangkul seluruh daerah untuk bersama-sama membesarkan REI. Dan konsolidasi akan menjadi misi pertama saya kalau saya dipercaya sebagai Ketum REI," ujar Totok Lusida di hadapan ratusan anggota REI pada acara Sosialiasi Calon Ketua Umum DPP REI periode 2019-2022 di Sheraton Hotel Gandaria City, Kamis (10/9/2019) seperti dikutip dari siaran persnya.
Owner sejumlah perusahaan properti tersebut berjanji akan meningkatkan pelayanan organisasi bagi seluruh anggota REI, dengan menerapkan program tanggap lugas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan anggota REI di daerah. Hal itu menyikapi semakin banyak dan kompleksnya masalah di sektor properti terlebih banyaknya produk regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
Menurut Totok, terakhir DPP REI dan Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk membicarakan dulu regulasi yang akan diterbitkan, sehingga tidak menimbulkan polemik di lapangan. Berikutnya yang perlu diperkuatkan adalah memback-up DPD REI untuk mengawal peraturan daerah (perda) yang berpotensi merugikan pengembang di daerah.
"REI ini adalah mitra pemerintah dan bukan pelaksana. Posisi kita jelas yakni sebagai mitra, itu komitmen saya," tegas Totok.
Misi lain yang diusung Totok Lusida adalah menjadi pemimpin opini strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang perumahan. Dia menegaskan ide-ide REI perlu diperjuangkan supaya dapat dilaksanakan pemerintah.
Salah satu ide yang sedang diperjuangkan REI saat ini adalah mengusulkan pengurangan jangka waktu (tenor) kredit FLPP dari sekarang hingga 20 tahun menjadi 5 tahun dengan degradasi atau menjadi sekitar 7 tahun. Dengan begitu, maka kuota FLPP tahun depan yang hanya 100 ribu unit bisa dioptimalkan hingga tiga kali lipat tanpa membebani APBN.
Totok Lusida yang kini menjabat Sekjen DPP REI juga mengungkapkan cita-citanya untuk mensinergikan pengembang besar dan pengembang kecil di daerah. Untuk itu, dirinya nanti akan membentuk Pokja Kerjasama Pengembang Besar dan Pengembang Kecil di bawah koordinasi Waketum DPP REI bidang Pengembangan Usaha untuk bekerjasama melakukan aturan hunian berimbang. Diharapkan pengembang daerah bisa kuat dengan diback-up pengembang besar. Saat ini REI sedang memperjuangkan supaya pola kemitraan ini memiliki payung hukum jelas, antara lain dengan judicial review UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi acuan hunian berimbang.
