DIALOG : Urgensi Menyiapkan Tenaga Kerja Level Menengah

Total kebutuhan tenaga kerja untuk sektor manufaktur pada tahun ini tumbuh 2,5% dari kebutuhan tahun lalu menjadi 619.732 orang.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 09 Oktober 2019  |  13:48 WIB
DIALOG : Urgensi Menyiapkan Tenaga Kerja Level Menengah
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto (kedua dari kiri) - Bisnis/Andi M. Arief

Bisnis.com, JAKARTA –  Total kebutuhan tenaga kerja untuk sektor manufaktur pada tahun ini tumbuh 2,5% dari kebutuhan tahun lalu menjadi 619.732 orang. Adapun, kebutuhan lulusan SMK atau level operator mendominasi sebanyak 67,95% atau 421.120 orang.

Akan tetapi, tidak sesuainya kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan industri membuat tenaga kerja level menegah menjadi langka. Terkait dengan hal tersebut, belum lama ini Bisnis mewawancarai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto. Berikut petikannya:

Apa urgensi menyiapkan tenaga kerja level menengah saat ini?

Kita kan sudah di pasar bebas Asean. Di Pasar bebas Asean kan lalu lintas tenaga kerja tidak bisa kita batasi. Makanya, UU Ketenagakerjaan mau diatur mengenai itu, tapi kita harus siap juga mengisinya.

Kalau dilihat di industri tekstil banyak orang India di level manajemen. Kami mau coba masuk ke ceruk itu. Tahun ini ada 26 kelas di 16 kota, ada program SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 4 tahun, ada program D2 akademi komunitas di Surakarta dan Bantaeng, program D3, dan program S2 di STT (Sekolah Tinggi Teknologi) Tekstil di Bandung.

Secara total, semua itu akan menghasilkan sekitar 4.500 lulusan per tahun. Selebihnya diisi oleh perguruan tinggi lainnya.

Apakah sektor pendidikan harus bekerja sama dengan pelaku industri?

Iya. Kalau saya kan berbasis kebutuhan. Contoh, kemarin saya diskusi dengan PT Komatsu Indonesia. Komatsu itu butuh tenaga kerja yang lebih ahli. Mereka sudah bekerja sama dengan SMK selama ini, tapi ketika ingin berkembang butuh yang benar-benar ahli. Jadi, kami bantu untuk upskilling.

Apakah kini pendidikan harus berbasis kebutuhan?

Kalau [pandangan] kami begitu. Mestinya ke sana arahnya sehingga tidak menciptakan pengangguran. Link and match ini sudah cerita lama, memang mestinya begitu. Tidak semua perguruan tinggi itu punya konsep punya konsep kerja sama yang betul-betul implementatif di lapangan.

Inti dari pendidikan vokasional kan kerja sama, mestinya itu yang didorong bukan dari sisi supply saja. Apa yang dibutuhkan, itu yang harus disediakan.

Kebutuhan terbesar di sektor apa?

Yang pasti yang industrinya labour intensive cukup besar. Sektor industri di 5 sektor prioritas itu [tekstil, alas kaki, kimia, otomotif,  dan elektronika] yang ingin kami dorong. Yang paling banyak memang tekstil,  kemudian alas kaki dan otomotif.

Secara konsolidasi, industri TPT tahun ini membutuhkan 96.162 tenaga kerja level menengah dan atas, sedangkan tahun depan industri TPT membutuhkan 93.607 tenaga kerja level menengah dan atas.

Apakah harus mengubah kurikulum?

Harus disesuaikan. Khusus di vokasional, kurikulum itu harus disusun sama-sama dengan industrinya. Yang saya lakukan adalah menyiapkan kurikulum dengan industri.

Kami tahu kebutuhan [pendidikan vokasional] karena kami kaji, kami susun sama-sama kurikulumnya termasuk mesin dan peralatan pendukung. Jangan sampai mengajarkan mesin “A”, di industri menggunakan mesin “B”. Saya tidak mengatakan kurikulum sekarang belum melakukan itu.

Apakah tenaga pendidik yang ada saat ini sudah memadai?

Kami juga gunakan dosen yang berasal dari industri, makanya kami punya RPL atau Rekognisi Pengajaran Lampau. Jadi, mereka yang sudah lama bekerja di industri bisa kami ajukan berdasarkan portofolio mereka dan diangkat jadi dosen RPR.

Itu ditetapkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, kemudian mereka bisa mengajar. Saat ini baru ada 52 dosen RPL dari dua sektor yang memiliki Dosen RPL yakni industri otomotif dan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dosen RPL dari industri TPT mendominasi sebanyak 29 orang.

Apa target Kemenperin terkait hal ini?

Kami cukup realistis. Kalau semuanya [tenaga kerja level menegah] dari Indonesia, kalau kami larang orang mereka masuk, kita dilarang masuk ke sana juga, bagaimana? Kami tidak main retaliasi. Mereka [tenaga kerja asing] kan bida dijadikan untuk belajar keahliannya, kemudian sebagai trigger meningkatkan produktivitas agar kompetisinya lebih tinggi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
manufaktur, tenaga kerja

Editor : Galih Kurniawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top