Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak menutup kemungkinan jumlah penduduk di ibu kota baru Indonesia akan melebihi estimasi awal. Meski begitu, rencana ini baru dapat dilakukan setelah 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta pada Kamis (3/10/2019).
Menurut Bambang, ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur nantinya tidak akan memiliki batas maksimal jumlah penduduk. Pemerintah akan merancang kota tersebut berdasarkan daya dukungnya.
Ia mengatakan, estimasi awal jumlah penduduk sebesar 1,5 juta jiwa dapat bertambah. Jumlah penambahan itu berkisar antara dua hingga tiga kali lipat dari perhitungan awal.
Meski demikian, hal tersebut baru dapat dilakukan apabila pemerintah telah menyelesaikan pembangunan tahap awal. Proses awal itu mencakup lahan seluas 40.000 hektare.
"Setelah tahap awal rampung pada 2024, proses selanjutnya untuk lahan yang tersisa 180.000 hektare baru dapat dikaji," ujar Bambang.
Selain itu, Bambang juga menuturkan perkembangan untuk ibu kota baru akan dimonitor secara konstan agar tetap terkendali. Peruntukan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan akan terus dipertahankan sembari membuat sejumlah fasilitas pendukung terkait.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan zoning. Masing-masing bagian kota akan dibatasi kegiatannya untuk hal-hal yang menjadi prioritas seperti kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan wisata.
"Ibu kota baru tidak dilepas untuk semua sektor. Pertumbuhannya [ibu kota baru] akan terkendali tetapi tetap inklusif," kata Bambang.
Sebelumnya, berdasarkan estimasi dari Bappenas, pada 2024, diperkirakan ada sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), diantaranya PNS pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya. Sementara itu, 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri.
Selain itu, dalam 5 hingga 10 tahun setelah ibu kota resmi berpindah akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas keluarga-keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang dan pelaku bisnis pendukung pemerintahan seperti rumah makan, pusat perbelanjaan, dan lain lain pada kisaran 300.000 hingga 400.000 orang.
