BPH Migas Cabut Surat Edaran Pengendalian Kuota Solar Bersubsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya mencabut surat edaran tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu 2019.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com 30 September 2019  |  19:34 WIB
BPH Migas Cabut Surat Edaran Pengendalian Kuota Solar Bersubsidi
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa (kiri) berdialog dengan Retail Operational AKR Lampung Hariyono mengenai penghentian penjualan solar subsidi di SPBKB AKR Katibung, Lampung Selatan. - Bisnis / David Eka I.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya mencabut surat edaran tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu 2019.

Usulan pencabutan Surat Edaran No. 3865/Ka BPH/2019 datang dari keputusan hasil rapat pimpinan Kementerian ESDM pada 27 September 2019. Dalam kesimpulan rapat tersebut disebutkan, untuk menjaga stabilitas di masyarakat, rapim meminta BPH Migas mencabut surat edaran tersebut.

Kesimpulan ini merujuk ketidakmampuan PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan solar nonsubsidi di setiap lembaga penyalur (SPBU) sebagai substitusi atas jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar.

Dijelaskan pula bahwa Pertamina melalui surat Direktur Utama Pertamina ke Menteri ESDM, menginformasikan adanya over kuota solar subsidi pada November 2019.

“Sehubungan dengan angka 1 [satu] sampai dengan 7 [tujuh] di atas, dengan ini BPH Migas mencabut sementara Surat Edaran Nomor 3865 E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019,” tulis Surat Edaran No. 4487. E/Ka BPH/2019, yang diterima Bisnis.com, Senin (30/9/2019).

Kuota solar bersubsidi tahun ini secara nasional sebanyak 14,5 juta kiloliter (KL) atau lebih kecil dibandingkan dengan 2018 sebanyak 15,62 juta KL dengan realisasi sebanyak 15,58 juta KL.

Sementara itu, realisasi penyaluran solar bersubsidi per 25 September 2019 sebanyak 11,67 juta KL atau 80,46% dari kuota. Normalnya, realisasi per 25 September 2019 seharusnya sekitar 73,42% dari kuota.

Dalam SE yang ditetapkan pada 30 September tersebut, apabila tidak dilakukan pengendalian distribusi solar subsidi, maka berpotensi over kuota dengan prognosis sampai dengan Desember 2019 akan terealisasi sebanyak 16,07 juta KL atau kelebihan 1,57 juta KL dari kuota 2019.

Dengan dicabutkan SE No.3865/2019, Pertamina wajib menyalurkan solar bersubsidi 2019 dengan prinsip kehati-hatian, akurat, tepat sasaran, tepat volume dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga kuota JBT jenis minyak solar 2019.

Sebelumnya, BPH Migas menerbitkan Surat Edaran No. 3865/2019 untuk mengendalikan kuota jenis solar subsidi 2019 atas antisipasi over kuota jenis solar subsidi 2019.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
solar bersubsidi, bph migas

Editor : Lucky Leonard

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top