BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan ke Presiden Jokowi, Ini 4 Kementerian dan Lembaga yang Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan pihaknya menyampaikan LHP kepada Presiden seperti penyerahan yang sama kepada DPR.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 19 September 2019  |  12:52 WIB
BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan ke Presiden Jokowi, Ini 4 Kementerian dan Lembaga yang Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara. - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) periode semester I/2019 kepada Presiden Joko Widodo.

Penyerahan itu dilakukan oleh BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan pihaknya menyampaikan LHP kepada Presiden seperti penyerahan yang sama kepada DPR.

"Ada beberapa hal disampaikan terkait hasil laporan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah, itu progressnya sangat baik, LKPD [Laporan Keuangan Pemerintah Daerah] maupun LKPP [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat], presentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP [Wajar Tanpa Pengecualian]," kata Moermahadi.

Kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer adalah Badan Keamanan Laut.

Dalam kesempatan itu, Moermahadi menyatakan dirinya dan sejumlah anggota BPK pamit kepada Presiden karena masa jabatan untuk periode 2014—2019 akan berakhir pada Oktober 2019.

Sementara itu, Jokowi menyatakan hal yang paling penting dari penyerahan LHP itu adalah tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan. Jokowi mengaku senang karena Pemerintah Pusat mendapatkan opini WTP.

"Pemerintah daerah, 32 provinsi sudah WTP. Pemda juga sama. Saya kira peningkatan-peningkatan seperti ini yang kita inginkan agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefesienan penggunaan APBN APBD semua bisa kita lakukan," kata Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, KPK, bpk, audit bpk

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top