Anggaran Kebakaran Hutan dan Lahan Disorot DPR, Ini Jawaban KLHK

Pagu anggaran untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai Rp313,27 miliar mendapat sorotan dari Komisi IV DPR. 
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 16 September 2019  |  16:50 WIB
Anggaran Kebakaran Hutan dan Lahan Disorot DPR, Ini Jawaban KLHK
Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Pulang Pisau melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di desa Tanjung Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (15/8/2019). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Kalteng terpantau 92 titik panas akibatnya kualitas udara di kota Palangkaraya tidak sehat. - ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.

Bisnis.com, JAKARTA — Pagu anggaran untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai Rp313,27 miliar mendapat sorotan dari Komisi IV DPR. 

Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo mengatakan anggaran untuk Ditjen PPI harusnya diperbesar mengingat ada alokasi terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kenapa di Ditjen yang harusnya menangani kebakaran ini dari awal, anggarannya sangat kecil?" katanya dalam rapat kerja dengan KLHK dan Kementerian Pertanian di gedung DPR, Senin (16/9/2019).

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menuturkan terkait karhutla, pihaknya lebih banyak berperan dalam tahap pencegahan, sementara penanggulangan menjadi tupoksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Oleh karena itu, anggaran yang ada di KLHK lebih ditujukan untuk para tenaga kerja seperti Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA). 

"Total 2020 anggaran [Ditjen PPI] Rp313 miliar. Setengahnya, bahkan 60 persen kurang lebih Rp180 miliar, sudah untuk karhutla," ujar Bambang.

Sementara itu, KLHK memberi anggaran yang besar untuk pemulihan lahan atau hutan yang terbakar. Alokasi dananya masuk ke Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang memiliki pagu anggaran mencapai Rp2,04 triliun, Ditjen Kerusakan Lingkungan dengan pagu Rp357,47 miliar, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan pagu Rp312,9 miliar. 

Sebelumnya, Kepala BRG Nazir Foead mengatakan hingga akhir 2018, BRG telah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembasahan gambut di areal nonkonsesi seluas 679.901 hektare (ha) atau 76 persen dari total areal restorasi gambut di luar konsesi seluas 892.248 ha.

Adapun untuk areal konsesi, total yang masuk ke dalam target restorasi gambut seluas 1,78 juta ha yang terdiri dari 1,22 juta ha areal konsesi kehutanan dan 555.659 ha areal perkebunan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kebakaran hutan, klhk

Editor : Lucky Leonard

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top