Hunian di Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Apartemen untuk ASN

Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata menjelaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan memberikan insentif bagi aparatur sipil negara. Ke depan, para pegawai sipil negara (PNS) tersebut yang berjumlah sekitar 900.000 orang akan menerima fasilitas satu unit apartemen dinas.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 11 September 2019  |  10:52 WIB
Hunian di Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Apartemen untuk ASN
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Untuk menjamin ibu kota berkonsep forest city, pemerintah akan memperluas ruang terbuka hijau dan memberikan rumah untuk aparatur sipil negara dalam bentuk rumah susun.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata menjelaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan memberikan insentif bagi aparatur sipil negara. Ke depan, para pegawai sipil negara (PNS) tersebut yang berjumlah sekitar 900.000 orang akan menerima fasilitas satu unit apartemen dinas.

“Rumah dinas itu ASN yang level menteri, beda kalau level ASN dinas nantinya bukan rumah tapi vertikal building [apartemen],” ujar Rudy di Hotel Borobudur, Selasa (10/9/2019).

Menurut Rudy, dengan upaya memanfaatkan ruangan melalui bangunan vertikal, maka lahan yang terpakai juga cenderung lebih kecil. Cara ini diakui Rudy menjadi solusi untuk memastikan ruang terbuka hijau tetap luas, dengan porsi 50% dari total wilayah pengembangan. Hal ini agar pembangunan ibu kota baru tidak melenceng dari visi menjadikan wilayah tersebut sebagai forest city.

Selain itu, Rudy juga menjelaskan prakiraan kebutuhan investasi pemindahan mencapai Rp466 triliun kemungkinan besar akan direvisi. Menurut Rudy, anggaran itu masih berupa asumsi atas pemindahan di tiga kandidat sebelumnya yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Kita siapkan 3 skema besar, APBN dan swasta akan terlibat. Macamnya mekanisme di KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha] itu kan banyak, anggaran yang kita siapkan biayanya juga berbasis 3 alternatif lokasi itu,” sambungnya.

Dia menyatakan, target pematangan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota dipastikan selesai akhir tahun ini. Dengan demikian masterplan pemindahan ibu kota akan lebih pasti utamanya untuk menarik investasi dari swasta. Apalagi, pembangunan perumahan dan infrastruktur menjadi sektor-sektor yang paling potensial dikerjasamakan ataupun diserahkan kepada swasta.

Sebelumnya Bappenas sudah mengajukan rencana anggaran pemindahan ibu kota untuk dimasukkan dalam RAPBN 2020. Namun, jumlahnya tidak besar karena rencana pada 2020 masih pada tahap persiapan awal.

Bisnis.com mencatat pada 20 Agustus 2019, total kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota, APBN hanya 19,2% atau sekitar Rp93,5 triliun. Untuk KPBU ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2% dengan nilai investasi Rp127,3 triliun. Adapun nilai total pembiayaan ibu kota sekitar Rp486 triliun dengan mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.

Pada 10 September 2019, Bappenas telah mempresentasikan nilai kebutuhan investasi yang berubah. Pasalnya, porsi APBN untuk pembangunan ibu kota hanya 19,2% dengan nilai Rp89,4 triliun. Melalui kerja sama KPBU sebanyak 54,4% atau setara dengan Rp253,4 triliun. Sementara itu, melalui kerja sama murni swasta diprediksikan 26,4% atau Rp123,2 triliun. Ada pun total anggaran terbaru sekitar Rp466 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemindahan Ibu Kota

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top