ICPI: Bencana Alam Jangan Dijadikan Kambing Hitam Penurunan Kunjungan Wisman

Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) Azrill Azhari menilai, Kementerian Pariwisata tidak seharusnya menjadikan bencana alam sebagai alasan tidak tercapainya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air dalam kurun 2017—2018.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com 09 September 2019  |  19:30 WIB
ICPI: Bencana Alam Jangan Dijadikan Kambing Hitam Penurunan Kunjungan Wisman
Warga melihat proses pencarian korban hilang tertimbun longsor di Desa Banaran, Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (2/4). - Antara/Destyan Sujarwoko

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) Azrill Azhari menilai, Kementerian Pariwisata tidak seharusnya menjadikan bencana alam sebagai alasan tidak tercapainya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air dalam kurun 2017—2018.

Menurut Azril, hal tersebut menandakan bahwa bencana alam tidak diperhitungkan oleh Kemenpar ketika menetapkan target kunjungan wisman setiap tahunnya.

“Bencana alam itu sudah seharusnya diperhitungkan ketika menetapkan target secara ilmiah, bukan sekadar target yang ambisius setiap tahunnya. Tidak elok jika menyalahkan bencana sebagai sebab tak tercapainya target kunjungan, itu berulang terjadi, seharusnya ikut dihitung,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (9/9/2019).

Lebih lanjut Azril menjelaskan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh ICPI, sepanjang 2000-2014 rerata kunjungan wisman ke Indonesia tumbuh 8,99%.

Riset tersebut menurutnya telah mempertimbangkan terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, dia mempertanyakan dasar target kunjungan wisman yang dinilainya terlalu ambisius dan sulit untuk dicapai.

“Target 20 juta wisman itu contohnya, melonjak dibandingkan dengan realisasi tahun lalu berapa besar? Sangat sulit tercapai, toh akhirnya target tersebut direvisi kembali kan oleh Kemenpar?”

Kemudian terkait dengan upaya Kemenpar menyiapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) No. 10/2019, Azril menilai hal tersebut menurutnya tak relevan dengan tugas utama Kemenpar.

“Manajemen krisis itu bukan tugas Kemenpar dan lembaga sektor pariwisata, untuk memulihkan kunjungan, promosi kembali, itu baru relevan, mitigasi dan penanganan itu harusnya bersama-sama,” tegasnya.

MKK yang digaungkan oleh Kemenpar merupakan upaya yang dilakukan untuk menghadapi dampak bencana terhadap sektor pariwisata. Upaya tersebut berupa upaya mitigasi maupun penanganan pascabencana.

MKK yang menjadi pedoman dalam menangani krisis pariwisata di Tanah Air diklaim mengacu pada standar Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations World Tourism Organization/UNWTO).

Secara terpisah, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan rentetan bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Hal tersebut dinilai berimbas pada penurunan perolehan devisa dari sektor pariwisata yang selama ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah devisa yang dihasilkan oleh ekspor kelapa sawit.

Sebagai catatan, pada 2018 perolehan devisa Indonesia dari sektor pariwisata mencapai US$ 17 miliar. Adapun tahun ini target pendapatan devisa dari sektor pariwisata sebesar US$ 20 miliar atau naik sekitar 17,6%.

“Devisa pariwisata per wisman itu sekitar US$1.220 atau kita bulatkan jadi US$1000, jadi kira-kira kita telah kehilangan [devisa] sebesar US$ 2 miliar,” katanya di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Berdasarkan catatan Kemenpar, realisasi kunjungan wisman pada 2017 hanya mencapai 14 juta kunjungan atau tak sesuai target 15 juta kunjungan.

Adapun pada 2018, realisasi kunjungan wisman tercatat hanya mencapai 15,8 juta. Walaupun mengalami peningkatan, angka tersebut masih belum mencapai target awal sebanyak 17 juta kunjungan.  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata, bencana alam, kunjungan wisman

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top