Badan Usaha Penyalur Biodiesel Ditentukan Oktober 2019

Badan usaha penyalur biodiesel 30 persen (B30) akan ditentukan pada Oktober 2019 atau setelah uji jalan pada kendaraan telah selesai dilakukan.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 05 September 2019  |  16:44 WIB
Badan Usaha Penyalur Biodiesel Ditentukan Oktober 2019
Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kedua kiri) dan Kepala BPPT Hammam Riza (kanan) mengisikan bahan bakar B30 saat peluncuran Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30% pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel, di Jakarta, Kamis (13/6/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Badan usaha penyalur biodiesel 30 persen (B30) akan ditentukan pada Oktober 2019 atau setelah uji jalan pada kendaraan telah selesai dilakukan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan dengan ditentukannya badan usaha penyalur pada Oktober 2019, masih ada persiapan dari sisi logistik untuk menyalurkan B30 pada 2020. Kemungkinan besar, pada awal Oktober badan usaha penyalur tersebut sudah dapat dipastikan. 

Saat ini, Kementerian ESDM masih memastikan kesiapan kendaraan dalam mengonsumsi bahan bakar tersebut.

"Kalau Pak Menteri [ESDM] menginginkan ini ditentukan bulan Oktober. Jadi, ada persiapan dari sisi logistik untuk Januari 2020 sudah siap," katanya, Kamis (5/9/2019).

Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan penentuan badan usaha penyalur masih menunggu rekomendasi impor dari lembaga minyak dan gas bumi (lemigas) Kementerian ESDM. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui berapa badan usaha penyalur BBM yang mendapat rekomendasi impor pada 2020. 

Sesuai Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2015, setiap badan usaha BBM yang mendapat rekomendasi impor solar wajib melakukan pencampuran dengan fatty acid methyl ester (FAME) sebanyak 30 persen.

Beleid tersebut mengatur sektor yang diwajibkan memanfaatkan biodiesel sebagai bahan bakar, yakni pelayanan umum (PSO), transportasi non-PSO, industri dan komersial, serta pembangkit listrik. Masing-masing sektor tersebut diwajibkan memanfaatkan mandatori biodiesel sebesar 15 persen pada 2015, 20 persen pada 2016, 30 persen pada 2020, dan 30 persen pada 2025.

Khusus untuk pemanfaatan pembangkit listrik, kewajiban mandatori pada 2015 sebesar 25 persen dan sebesar 30 persen hingga 2025.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
solar, Biodiesel

Editor : Lucky Leonard

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top