Bisnis.com, JAKARTA–Kementerian Pertahanan direncanakan memperoleh pinjaman luar negeri paling tinggi untuk tahun depan.
Dalam RAPBN 2020, Kementerian Pertahanan diusulkan untuk memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp9,05 triliun, terpaut jauh dibandingkan dengan kementerian dan lembaga (K/L) lain.
Kementerian PUPR direncanakan memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp5,07 triliun, jauh dibawah Kementerian Pertahanan.
Dua K/L yang memperoleh pinjaman luar negeri di atas Rp1 triliun selain Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR adalah Kementerian Perhubungan dan Polri dengan perolehan pinjaman luar negeri sebesar Rp2,93 triliun dan Rp1,8 triliun.
Selain 4 K/L yang sudah disebutkan, perolehan pinjaman luar negerinya diusulkan di bawah Rp1 triliun.
Kementerian-kementerian yang dimaksud antara lain Kemenristekdikti dengan pinjaman mencapai Rp862,8 miliar, Kementerian ATR/BPN sebesar Rp667,1 triliun, dan Kementerian Agama sebesar Rp308,9 triliun.
Baca Juga
Adapun pinjaman luar negeri yang rencananya akan ditarik pemerintah pada 2020 sudah disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama dengan pemerintah dalam rapat panja hari ini, Rabu (4/9/2019).
Pinjaman luar negeri dalam RAPBN 2020 berada di angka minus Rp38,76 triliun.
Pinjaman luar negeri yang bernilai negatif tersebut disebabkan oleh tingginya pembayara cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp87,11 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri (bruto) yang ditarik pada 2020 sebesar Rp48,35 triliun.
Pinjaman ini terdiri dari pinjaman tunai sebesar Rp21,6 triliun dengan pemberi pinjaman potensial antara lain World Bank ataupun Asian Development Bank (ADB). Adapun Rp26,75 triliun sisanya merupakan pinjaman yang langsung diarahkan untuk kegiatan atau proyek.
