Ikatsi : Industri TPT Butuh Penyelamatan

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi) Suharno Rusdi menyayangkan beberapa pihak yang menyatakan bahwa industri tekstil dalam negeri saat ini berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Padahal, industri TPT butuh segera diselamatkan.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 03 September 2019  |  22:20 WIB
Ikatsi : Industri TPT Butuh Penyelamatan
Pekerja meyelesaikan pembuatan pakaian di pabrik garmen PT Citra Abadi Sejati, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/9/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi) Suharno Rusdi menyayangkan beberapa pihak yang menyatakan bahwa industri tekstil dalam negeri saat ini berada dalam kondisi yang baik-baik saja.

Suharno menyebutkan pernyataan tersebut berasal dari beberapa kelompok proimportir. “Cobalah jalan-jalan ke daerah Bandung Selatan, Bogor dan beberapa wilayah sentra produksi tekstil,” ujarnya Selasa (3/9/2019).

Suharno menegaskan bahwa industri TPT harus segera diselamatkan karena semua perusahaan dari Banten sampai Jawa Timur punya permasalahan yang sama, yaitu stok yang numpuk. Beberapa perusahaan ada yang menghentikan produksi, ada pula yang mengurangi produksi.

Jika ada beberapa yang masih bertahan, dia menilai hal ini hanya masalah ketahanan saja, yang lebih kuat bisa bertahan lebih lama. Namun, ketahanan tersebut ada batasnya.

Ikatsi menyatakan bahwa pertumbuhan konsumsi TPT domestik sebetulnya masih cukup baik dengan konsumsi perkapita pada 2018 telah mencapai 8,13 atau naik 4% y-o-y, tetapi pertumbuhan ini justru diisi oleh produk impor.

“Konsumsi masyarakat Indonesia sebesar 2 juta ton, impor kain yang untuk domestik 450.000 ton, impor produk jadi 200.000 ton. Ini artinya 30% konsumsi masyarakat diisi oleh produk impor. Bahkan pertumbuhan konsumsi yang 103.000 ton habis dimakan pertumbuhan kain impor yang sebesar 117.000 ton, jadi kita enggak dapat apa-apa dari pertumbuhan konsumsi,” jelasnya.

Pembenahan sektor TPT adalah langkah strategis bagi pemerintah untuk menjadikan neraca perdagangan kembali positif dan mencegah dampak buruk ekonomi makro lainnya. “Kalau sektor ini sakit neraca pembayaran pemerintah akan terdampak, sektor perbankan akan terdampak, setoran BPJS dan pembayaran listrik juga terdampak, makanya harus segera diperbaiki sebelum terlambat,” tegas Suharno.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
industri tpt

Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top