Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia meningkatkan tekanannya kepada Uni Eropa dengan berencana mengalihkan impor pesawat terbangnya dari Airbus ke Boeing.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, hal itu dilakukan setelah Uni Eropa (UE) terus menerus mempermasalahkan dan menghambat impor produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya asal Indonesia.
Dia mengatakan setelah mengalihkan permintaan terhadap minuman beralkohol, buah-buahan dan produk susu dari UE, Indonesia siap menambahnya dengan produk pesawat terbang.
“Saya setuju, kita akan alihkan pemesanan pesawat dari Airbus ke Boeing. Saya sudah sampaikan ke Pak Rusdi Kirana dan dia sepakat. Kita sebagai bangsa tidak bisa diperlakukan seperti ini secara terus-menerus oleh UE,” ujarnya ketika ditemui di sela-sela forum Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) di Nusa Dua Bali, Rabu (21/8/2019).
Dia mengatakan, beruntunnya serangan UE terhadap CPO asal RI, membuktikan bahwa blok negara Eropa tersebut berupaya melakukan aksi proteksionisme. Dia menyebutkan, UE sengaja menghambat impor CPO karena ingin melindungi produk minyak nabati domestiknya.
Hal itu menurutnya, diperkuat oleh kebijakan UE yang berkali-kali menerapkan hambatan impor menggunakan isu lingkungan. Sementara itu, baru-baru ini biodiesel asal RI dianggap memberlakukan subsidi dalam proses produksi dan ekspornya ke UE.
Baca Juga
“Kita harus kasih sinyal kuat, kalau RI juga bisa melakukan hambatan atas impor produk UE. Sebab mereka yang memulai langkah proteksionisme terlebih dahulu,” lanjutnya.
Namun demikian, dia mengatakan proses pengalihan pemesanan pesawat terbang maskapai Indonesia dari Airbus ke Boeing akan lebih dahulu dibicarakan kepada seluruh pihak yang terkait
Dia ingin meyakinkan para pelaku dan pihak yang terkait di sektor tersebut, bahwa langkah itu merupakan upaya perlawanan RI terhadap sikap UE.
Menteri Enggar menambahkan, dalam waktu dekat fokus Indonesia untuk melakukan pengalihan impor dari UE akan diterapkan pada produk susu dan buah-buahan.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) terkait dengan kemungkinan mengalihkan impor produk jadi dari produk susu serta buah-buahan dari UE menuju ke Amerika Serikat, Australia dan negara produsen lain.
“Kami sudah bicara dengan pengusaha makanan dan minuman untuk alihkan impornya dari UE. Kami pada dasarnya tidak melarang impor dari UE, kami hanya menyarankan alihkan impornya dari kawasan tersebut. Pengusaha pun setuju,” katanya.
Dia mengatakan, selain industri pesawat terbang, industri pertanian Benua Biru akan terpengaruh oleh kebijakan Indonesia tersebut. Pasalnya, dengan adanya pengalihan impor produk susu dan buah-buahan dari UE, petani dan peternak di kawasan itu akan mengalami kendala dalam memasarkan produknya.
Adapun, berdasarkan data dari Trademap, nilai impor buah-buahan Indonesia dari UE pada tahun lalu mencapai US$5,18 juta. Sementara itu, nilai impor produk susu RI dari UE pada 2018 lalu mencapai US$317,75 juta.
LAWAN DISKRIMINASI
Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga mengajak negara-negara Afrika produsen CPO, seperti Nigeria untuk ikut serta melawan praktik diskriminasi yang dilakukan oleh UE. Hal itu disampaikannya dalam forum Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) di Nusa Dua, Bali pada 20—21 Agustus 2019.
“Kami sudah bertemu dengan beberapa negara, termasuk Nigeria yang menjadi produsen CPO. Kami akan ajak mereka ramai-ramai lawan UE. Kita bawa spirit Asia-Afrika dalam kasus ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, dia memahami pemerintah berusaha melakukan pembelaan terhadap CPO dengan melakukan gertakan kepada UE.
Namun dia melihat, untuk pengalihan impor produk susu pemerintah harus memastikan tidak berdampak negatif kepada industri dalam negeri.
“Akan tetapi untuk peralihan pemesanan pesawat dari Airbus ke Boeing saya rasa tidak masalah. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kualitas produk penggantinya nanti,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani meminta, pemerintah berkomunikasi dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia mengenai rencana pengalihan impor sejumlah produk dari UE, termasuk pesawat terbang. Pasalnya, setiap pengusaha memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
“Kita harus lebih dahulu melihat, mana saja produk dari kedua produsen pesawat itu yang sesuai dengan negara kepulauan seperti kita. Jangan sampai kita sudah menentukan satu merek, tetapi spesifikasinya berbeda dengan yang kita butuhkan di kontur wilayah RI,” ujarnya.
Pengamat Penerbangan Indonesia Aviation Center Arista Atmadjati mengaku memaklumi upaya pemerintah RI dalam upayanya mengalihkan order pesawat terbang dari Airbus ke Boeing.
Hal itu menurutnya, menjadi hal yang wajar dalam kebijakan perdagangan, terutama setelah CPO RI terus dihambat oleh UE.
“Namun, yang perlu dicatat pemerintah, Boeing ini sedang bermasalah di beberapa produknya, seperti Boeing 737 Max dan 787 Dreamliner. Mereka ini sedang disorot oleh beberapa negara karena sejumlah kesalahan produksinya dan Boeing pun mengakuinya,” ujarnya.
Dia mengatakan, produk Airbus selama ini dikenal irit dalam konsumsi bahan bakarnya. hal itu menjadi salah satu daya tarik bagi beberapa maskapai untuk menggunakan pesawat dari Prancis tersebut.
Untuk itu, dia menyarankan Indonesia dapat tetap melakukan pengalihan pemesanan dari Airbus ke produk buatan Brasil yakni Embraer. Dia mengatakan, kendati baru mampu membuat produk pesawat narrow body, dari sisi kualitas dan harga, pesawat buatan Brasil tersebut cukup mumpuni.
