Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku usaha menyambut baik langkah pemerintah untuk memprioritaskan isu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada 2020.
Untuk diketahui, dalam pidato kenegaraannya pada Jumat (16/8/2019), Presiden Joko Widodo berjanji akan fokus pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.
Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan adanya fokus APBN pada pengeluaran pelatihan dan pendidikan merupakan hal yang positif.
Menurunya, SDM Indonesia perlu dilatih dan dididik dengan baik agar kualitas mereka sebagai human capital bagi pertumbuhan industri juga baik.
Hanya saja, untuk perbaikan kualitas SDM Indonesia selain dibutuhkan anggaran, diperlukan juga adanya mekanisme yang mengontrol kualitas output SDM yang dididik.
Bila pemerintah hanya fokus pada jumlah dana yang dikeluarkan dan jumlah peserta yang dididik, tentunya output pendidikan akan seperti sekarang saja, yaitu banyak yang terdidik tetapi hanya sedikit yang memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan pelaku usaha.
Oleh karena itu, tegasnya, kualitas kurikulum pendidikan dan pelatihan yang sedang dilakukan pemerintah sekarang harus dikoordinasikan dengan pelaku usaha agar output pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pemerintah saat ini bisa langsung diserap pelaku usaha.
Untuk mempercepat proses ini pelaku usaha juga ingin melihat skema super tax deduction yang ditawarkan pemerintah sebagai insentif bagi pelaku usaha yang melakukan investasi pendidikan/pengembangan SDM dan riset dan pengembamgan.
"Kami perlu tahu akan seperti apa skemanya, terutama yang terkait dengan mekanisme klaim tax deduction-nya. Selama ini pelaku usaha sangat kesulitan mengklaim insentif pajak pemerintah sehingga kebijakan insentif tidak membawa dampak ekonomi yang diharapkan," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (19/8/2019).
Dia menilai apabila program super tax deduction ini bisa lebih mudah diklaim oleh pelaku usaha diyakini pelaku usaha akan dengan senang hati dan beramai-ramai melakukan investasi pengembangan SDM dan R&D di industrinya.
"Dengan demikian, trickledown effect pengembangan SDM terhadap produktivitas ekonomi nasional betul-betul terlihat," kata Shinta.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menuturkan saat ini yang penting dilakukan pemerintah yakni menciptakan lapangan kerjanya. Pasalnya, meningkatnya kualitas SDM tanpa dibarengi peningkatan lapangan kerja akan percuma.
"Akhirnya kalau tenaga kerja ini dididik tanpa dibarengi perluasan lapangan kerja akan repot nantinya. Harus seiringan. Saat ini upaya untuk memperluas lapangan kerja masih banyak masalah. Oleh karena itu regulasi yang ada tak boleh menghambat upaya peningkatan SDM," tuturnya.
Presiden Direktur PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) Roy Arman Arfandy menuturkan pihaknya sependapat rencana pemerintah untuk meningkatkan skill SDM. "Apalagi dengan kemajuan teknologi akan membuat banyak pekerjaan dpt diambil alih oleh robot atau teknologi AI (artificial intelligence)," ucapnya.
