Kebutuhan SDM Transportasi Besar, Kemenhub Nilai Perlu Sinergi dengan Swasta

Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono, menuturkan penyediaan dan pengembangan SDM di bidang transportasi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga perlu sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri. 
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 14 Agustus 2019  |  13:25 WIB
Kebutuhan SDM Transportasi Besar, Kemenhub Nilai Perlu Sinergi dengan Swasta
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah), didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi (kiri), dan Sekjen Kemenhub Djoko Sasono (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2019, di Jakarta, Senin (22/4/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menyatakan perlu ada sinergi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait di sektor transportasi guna mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia di sektor transportasi.

Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono, menuturkan penyediaan dan pengembangan SDM di bidang transportasi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga perlu sinergi yang baik antara pemerintah dan industri transportasi. 

“Kita tidak boleh terkotak-kotak, kita bicara dalam tataran yang utuh dan lengkap. Kita harus berpikirnya value [nilai], membangun SDM tidak mudah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2019).

Djoko menilai Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa dan menjadi kekuatan besar untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. 

Dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, terangnya, akan membutuhkan perencanaan pembangunan SDM yang baik khususnya di bidang transportasi. 

Hal tersebut sejalan dengan fokus pemerintah yang menjadikan SDM sebagai prioritas pada 2019 dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

“Oleh karena itu, diperlukan sinergi membangun SDM transportasi dalam mewujudkan transportasi yang unggul. Salah satunya melalui pendidikan vokasi,” ujarnya.

Pendidikan vokasi menjadi salah satu roadmap yang disusun oleh Kementerian Koordinator Perekonomian yang telah ditunjuk oleh Presiden dalam upaya mengimplementasikan RPJMN 2020-2024. RPJM itu mengacu tiga poin penting yaitu sinkronisasi pendidikan dan pelatihan; mencegah ketidakcocokan (mismatch) antara dunia kerja dengan sektor pendidikan; dan mendorong kurikulum yang lebih memperbanyak unsur magang (praktik kerja).

“Badan Pengembangan SDM Perhubungan harus merumuskan model Pendidikan dan kompetensi lulusan di masing - masing sekolah di lingkungan BPSDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan sudah menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi sehingga tercipta link and match antara kebutuhan pasar dengan penyediaannya,” katanya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kemenhub

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top