Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan Presiden Joko Widodo sudah melakukan lobi informal mengenai rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
"Tentunya lobi informal sudah dilakukan, kalau tidak salah sejak bulan puasa kemarin. Ada buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara khusus mulai membahas mengenai pembangunan pusat pemerintahan baru ini," kata Bambang di Kantor Presiden, Selasa (6/8/2019).
Sebagai informasi, proses pemindahan ibu kota negara harus dilandasi payung hukum yakni Undang-undang, baik dari segi status ibu kota hingga badan otorita yang akan menjadi lembaga yang mengeksekusi rencana pemindahan ibu kota itu. "Soal lobi-lobi silakan melobi tapi kita tetap berjalan sesuai relnya," tekan Bambang.
Setelah Presiden mengumumkan lokasi definitif ibu kota negara, Bambang mengemukakan persiapan pemindahan akan segera dimulai. Adapun persiapan pembuatan landasan hukum dan desain kelembagaan bakal dimulai pada tahun ini hingga tahun mendatang.
" [Tahun] 2021 full konstruksi, 2024 kita harapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung," tambah Bambang.
Selain itu, menurut Bambang, pemerintah juga melibatkan peran pengusaha yang tergabung dalam asosiasi real estat.
"Kami dalam kajian selalu melibatkan developer terutama REI [Real Estat Indonesia]. Mereka excited dengan kegiatan ini dan bisa jadi simulasi untuk membangkitkan kembali industri properti Tanah Air," jelas Bambang.
